Sabtu, 20 Juli 2024
spot_img

DPR Sepakat Perubahan Pasal Delik Penghinaan di RKUHP Menjadi Delik Fitnah

BERITA TERKAIT

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyatakan sepakat dengan usulan Aliansi Reformasi KUHP kembali merumuskan pasal pidana yang berpotensi menjadi pasal karet dalam KUHP.

Misalnya, sebut Taufik, mengubah ‘delik penghinaan’ menjadi ‘delik fitnah’. Hal itu sebagai langkah pembatasan untuk dirumuskan dalam pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan kekuasaan umum.

Menurut Taufik, pengubahan delik penghinaan itu adalah kesempatan bagi legislatif untuk merumuskan pasal-pasal di dalam RKUHP ini untuk lebih ketat lagi. Dengan demikian, akan menghasilkan sebuah rumusan-rumusan yang bisa menjamin tetap tegaknya demokrasi di Indonesia.

“Saya setuju bahwa kita batasi dengan mengubah nomenklatur penghinaan rumusannya menjadi delik fitnah atau dari delik penghinaan menjadi delik fitnah. Menurut saya, ini adalah jalan tengah yang sangat baik yang kemudian bisa kita rumuskan,” kata Taufik saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP, Senin (14/11).

Oleh karena itu, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem ini, pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden nantinya tetap masuk dengan rumusan yang berbeda dengan Pasal 134 KUHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Taufik menjelaskan setidaknya pasal tersebut dapat diberikan batasan-batasan supaya tidak benar-benar serupa seperti Pasal 134 yang telah dibatalkan oleh MK itu.

“Mayoritas diantaranya masukan-masukan ini adalah masukan-masukan yang sangat substantif yang menurut saya patut untuk kemudian kita jadikan bahan ketika nanti kita membahas bersama-sama dengan Pemerintah,” tandas Taufik Basari.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles