Petani menolak rencana Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebagai antisipasi apabila pasokan menipis.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012, tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Sejatinya, kata Henry, Bulogharus lebih fokus untuk menyerap beras dari petani.
“Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat,” kata Henry dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11).
Henry menyampaikan, pemerintah sampai hari ini baru hanya mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah, bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional. Jadi, belum ada catatan jumlah cadangan pangan secara nasional
“Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya,” tutur Henry.
“Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat,” sambung Henry.
Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Badan Pangan belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.
“Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini,” sesal Henry.
“Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang,” pungkas Henry.
