Mobilisasi Relawan Jokowi di Gelora Bung Karno (GBK) beberapa hari lalu bisa dimaknai sebagai sikap frustasi untuk menutupi kenyataan bahwa Presiden tak punya kuasa menentukan calonnya untuk diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Padahal, semua juga mengetahui bahwa relawan itu tidak punya legal standing dalam hal pengusungan caprea-cawapres. Yang menentukan capres itu partai politik,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam perbincangannya dengan Alerta.id, Selasa (29/11).
Menurut Uchok, upaya mengerahkan ribuan relawan Presiden Jokowi seolah ingin menunjukkan bargaining ke PDIP seolah rakyat masih di belakangnya dan memberikan dukungan kepada siapapun calon yang dikehendaki.
“Meski nyatanya, yang dimobilasasi itu juga banyak yang bisa dipertanyakan apakah mereka benar-benar relawan atau ‘mobilisasi’ yang dibiayai,” tutur Uchok.
Presiden Jokowi, kata Uchok, belum menyadari bahwa partai-partai juga punya kepentingan politik yang tentunya tidak mau dikerdilkan oleh mobilisasi relawan. Terlebih PDIP sebagai partai yang punya tiket untuk mengajukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau PDIP mengikuti skenario atau tekanan politik yang dilakukan Presiden Jokowi dalam hal penentuan capres, maka ke depan marwah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan juga PDIP sebagai partai kader yang ideologis tinggal menunggu waktu akan diambil alih oleh demokrasi kapital sesuai dengan kepentingan oligarki,” tandas Uchok.
