Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengaku tak mudah dalam menyusun kabinet, sehingga Malaysia hingga kini belum juga memiliki jajaran pemerintahan lengkap.
Anwar mengungkapkan, kendala dalam membentuk kabinet, lantaran pemerintahan Malaysia yang ia pegang kini melibatkan banyak pihak. Ia pun ingin mengambil keputusan tepat setelah mempertimbangkan pandangan semua pihak.
“Berbeda dengan sebelumnya, pemerintahan bersama ini melibatkan banyak pihak. Sebelum mengambil keputusan, saya harus mendengarkan semua pandangan,” ujar Anwar seperti dikutip The Star, Selasa (29/11).
Saat ini, koalisi pendukung Anwar di parlemen memang terdiri dari banyak pihak, termasuk Barisan Nasional (BN) yang dikenal sangat nasionalis.
Sementara itu, koalisi Anwar, Pakatan Harapan (PH), selama ini dikenal merangkul keberagaman, dengan partai anggota yang multi ras.
Selain itu, Anwar juga harus merealisasikan janji kampanyenya, yaitu, membentuk kabinet yang ramping.
“Masalahnya sekarang kabinet akan dipangkas,” imbuh Anwar.
Ia ingin memangkas kabinet ini karena menurutnya, jajaran pemerintahan di masa-masa sebelumnya terlalu besar.
“Sebelumnya, Anda bisa memasukkan 50, 60, atau 70 (anggota) kabinet. Jika ini tidak cukup, ada penunjukan utusan dan penasihat khusus. Saya tidak mau melakukan itu,” kata Anwar.
Anwar juga harus mengakomodir adanya seruan untuk tidak memasukkan ketua BN, Ahmad Zahid Hamidi, ke dalam kabinet karena kasus yang menyeretnya.
Seruan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal UMNO, Ahmad Maslan, meminta agar Zahid masuk ke dalam kabinet Anwar.
Zahid memang tengah tersandung 40 tuduhan dugaan korupsi kasus sistem visa asing terintegrasi (VLN). Anwar sekali lagi menegaskan masalah Zahid masih dalam pembahasan.
Malaysia memperhatikan pergerakan Anwar dalam membentuk kabinet karena PH sebenarnya tak meraih kemenangan mutlak dalam pemilu lalu.
Setelah gerilya politik panjang, BN sepakat bergabung dengan PH. Warga pun menanti komposisi kabinet yang dapat diterima semua pihak, tapi sesuai dengan janji kampanyenya.
Karena begitu luas spektrum dalam koalisi pendukung Anwar, sejumlah pihak meragukan para anggota parlemen sebenarnya benar-benar mendukung sang PM.
Untuk menepis keraguan itu, Anwar sudah memerintahkan PH untuk mengajukan mosi tidak percaya di hari pertama parlemen bekerja pada 19 Desember mendatang.
Belakangan, muncul seruan agar rencana mosi tidak percaya itu dibatalkan karena PH memang sudah memegang mayoritas parlemen, sesuai dengan konstitusi.
Namun kini, Anwar menegaskan bahwa mosi itu perlu dilakukan.
“Kami berpandangan bahwa ini bukan hanya masalah pemenuhan konstitusi, tapi menurut saya persepsi politik tentang legitimasi juga penting. Jadi kami akan maju dengan mosi percaya pada 19 Desember,” pungkasnya.
