Sabtu, 18 Mei 2024
spot_img

KPK Buka Peluang Kerja Sama dengan Polri untuk Usut Tambang Ilegal Ismail Bolong

BERITA TERKAIT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk bekerja sama dengan penyidik Mabes Polri dalam mengusut atau menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri terkait dugaan pemberian uang koordinasi tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur.

“Kalau ada kerja sama dengan kita, tentunya diproses secara biasa. Ada laporan, diproses. Ya kita lihat sampai sejauh mana,” tutur Deputi Penindakan KPK Karyoto Selasa malam (29/11).

KPK, kata Karyoto, hingga kini masih dalam posisi menunggu dan melihat perkembangan penanganan kasus dugaan gratifikasi terkait tambang ilegal Aiptu (purn) Ismail Bolong di Kalimantan Timur, oleh penyidik Bareskrim.

“Domainnya Bareskrim dulu ya,” tandas Karyoto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan akan menggandeng KPK untuk mengungkap kasus mafia tambang.

“Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11).

Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan bekas Karo Paminal Divisi Propam Hendra Kurniawan telah mengonfirmasi kebenaran isu itu.

Hendra mengaku pernah menangani kasus tersebut dan meneken laporan hasil penyelidikan (LHP).

“Ya kan sesuai faktanya begitu,” ujar Hendra kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ferdy Sambo juga mengonfirmasi surat penyelidikan yang beredar di publik itu adalah benar dan asli.

“Ya sudah benar itu suratnya,” kata Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (22/11).

Namun Sambo enggan merinci, ia justru melempar untuk ditanyakan ke pejabat yang berwenang.

“Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah klaim keduanya dan menyindir kasus dugaan pembunuhan brigadir J yang ditutup-tutupi oleh Sambo.

“Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi,” kata Agus pada Jumat (25/11).

 

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles