Kegagalan program food estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebabkan tanpa perencanaan yang matang. Dampaknya akan menambah beban keuangan negara, sehingga rakyat akan menjadi korban.
“Terlihat kurang adanya koordinasi antarkementerian yang ada. Masa proyeknya sudah dikerjakan, uang negara sudah dikucurkan ternyata tidak ada orangnya dan tak ada hasilnya,” sesal Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jumat (2/12).
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika ada koordinasi yang baik antarkementerian, tidak mungkin terjadi proyek yang tidak fungsional.
“Food estate menjadi contoh dari sekian proyek buruk pemerintahan Jokowi. Kalau tidak ada orangnya ngapain dibangun, kan tidak mungkin jin dan setan yang akan bercocok tanam, ini sangat aneh sekali, padahal katanya keuangan sedang sulit bahkan utang negara makin membengkak,” kata Saiful.
Proyek food estate menurut Saiful, merupakan salah satu bentuk contoh menguapnya anggaran negara. Dikarenakan, tidak jelas peruntukannya, tidak ada perencanaan yang matang, dan yang terpenting, tidak ada koordinasi antarkementerian, sehingga terkesan hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Pasti rakyat berpikir proyek food estate hanya sebuah proyek asal jadi, memperbanyak deretan proyek yang telah dikerjakan, memperseret APBN tapi minim fungsional. Ini tentu akan menjadi beban sejarah pemerintahan Jokowi, di mana proyek-proyek dibangunnya tidak secara komprehensif dipikirkan daya gunanya, alhasil tidak tepat sasaran seperti yang diinginkan,” pungkas Saiful.
