Kamis, 20 Juni 2024
spot_img

Presidential Threshold 20 Persen Cara Oligarki Bajak Demokrasi

BERITA TERKAIT

Para intelektual berpandangan bahwa presidential threshold 20% sangat jelas melanggar konstitusi UUD 1945. Namun, mengapa parpol-parpol tetap ngotot mempertahankan hal itu, dan Mahkamah Konstitusi pun seolah mendukung hal yang salah dalam negara demokrasi?

Jawabnya mudah dan jelas, parpol-parpol itu ternyata hawa nafsu duitnya sangat besar, memburu fulus dan kursi semata, sehingga parpol parpol itu tak lebih hanya loket yang menjual tiket bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk kepentingan para elitenya, tapi memasung/memotong hak-hak konstitusional rakyat banyak, dan anti-demokrasi.

Tak mengherankan kalau di parlemen, Fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti PDIP, NasDem, Golkar, PPP, PKS dan Hanura ngotot agar presidential threshold 20 persen. Hanya Gerindra meminta presidential threshold nol persen. Sementara, Fraksi PAN dan PKB cenderung mendukung batas 5-10 persen.

Pakar Hukum dan Tata Negara, Refly Harun, menegaskan, mewujudkan demokrasi yang bersih dan amanah bukan dengan cara kompromi soal angka persentase dalam konteks presidential threshold. Namun, solusi yang tepat adalah menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden. Sebab keberadaan presidential threshold dinilai bisa merusak kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).

“Kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold nol,” kata Refly Harun, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Menurut Refly, presidential threshold membuat demokrasi dibajak para pemodal atau oligarki untuk memenangkan calon yang kelak menjadi “boneka” mereka.

“Karena presidential threshold hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan financial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden,” tutur Refly.

Refly kemudian menjelaskan maksud dari pemilihan presiden secara langsung adalah pesta demokrasi rakyat dengan menghadirkan calon sebanyak-banyaknya. Ia menyebut setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

“Dan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengadukan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945,” tukas Refly Harun.

Pendapat senada juga dikemukakan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, presidential threshold sebesar 20 persen memasung dan mempersempit demokrasi. Pasalnya, demokrasi hanya dimaknai secara prosedural dan mudah dimanfaatkan oleh oligarki modal.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles