Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan ibukota negara (IKN), karena program itu merugikan keuangan negara, seperti hal nya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Demikian disampaikan bekas Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menyikapi langkah ambisius Jokowi dalam membangun IKN. Teranyar, Jokowi memastikan tidak grogi dengan anggaran Rp 460 triliun untuk pembangunan IKN. Sebab, uang tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.200 triliun.
“Sejak awal Presiden Jokowi sudah banyak diperingatkan bahwa tidak tepat membangun IKN baru. Sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tapi Presiden Jokowi ngotot dan hasilnya seperti yang kita lihat yaitu berantakan menjadi proyek yang bakal merugi,” ujar Fuad Bawazier, Kamis (8/12).
Apabila pembangunan IKN tetap dipaksakan dengan menggunakan APBN, Fuad meyakini, dana yang akan diambil datang dari utang luar negeri. Semua itu akan dipayungi oleh UU IKN.
“Tapi UU IKN itu adalah UU yang rapuh dukungan rakyat, dan saya yakin presiden juga tahu tentang ini, cuma ambisi saja,” pungkasnya.
