Senin, 24 Juni 2024
spot_img

Pakar Hukum: Delik Perzinahan dalam KUHP yang Baru Tidak Jelas

BERITA TERKAIT

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru saja disahkan DPR menuai banyak kritikan, karena masih mengandung pasal-pasal kontroversial.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti pasal krusial yang menyinggung kehidupan sosial masyarakat, yakni, soal pidana persetubuhan di luar perkawinan.

“(Norma) pemidanaan terhadap kohabitasi atau persetubuhan di luar perkawinan, harus dilihat dalam konteks seluruh rakyat Indonesia,” kata Fickar dikutip dari RMOL, Kamis (8/12).

Menurut Fickar, istilah yang dipakai dalam KUHP baru dalam menetapkan delik perzinahan, yakni “persetubuhan di luar perkawinan” tak jelas untuk keadaan di Indonesia.

“Karena begitu banyak perkawinan, perkawinan adat atau perkawinan yang karena faktor ekonomi tidak didaftarkan akan terjerat pidana,” ungkap Fickar.

Oleh karena itu, Fickar memandang seharusnya ada kejelasan pengertian zina yang dapat dipidanakan sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHP yang masih berlaku untuk sekarang ini.

“Itu agar justru tidak menjadi tidak produktif, karena menghambat perkembangan masyarakat,” tandas Fickar.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles