Sabtu, 2 Maret 2024
spot_img

Komeng: Perpanjang Masa Jabatan Presiden Sama Saja Menghidupkan Kembali Pemerintahan Otoriter Seperti Orba

BERITA TERKAIT

Munculnya kembali wacana penundaan Pemilu 2024 dengan maksud perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus disikapi lebih serius.

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy, Satyo Purwanto, wacana perpanjang masa jabatan Presiden sangat mungkin terjadi jika konsensus partai politik dalam menyikapi pilpres 2024 tidak mendapatkan frekuensi yang sama, khususnya bagi parpol yang merasa gagal mendapatkan capres potensial, meskipun sudah terbangun koalisi.

“Perpanjangan masa jabatan Presiden mungkin saja terjadi apabila parpol, khususnya Koalisi Indonesia Bersatu merasa tak memiliki figur yang dijagokan di Pilpres 2024,” tutur Komeng dalam keterangan pers yang diterima Alerta.id, Jumat (9/12).

Ironisnya lagi, kata pria yang karib disapa Komeng ini, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden itu digulirkan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang seharusnya memahami konstitusi.

“Sangat ironi wacana tersebut justru disampaikan oleh seorang ketua MPR. Miris, karena kapasitasnya tidak lebih hebat dari seorang pimpinan ormas. Seorang ketua MPR mestinya mampu menjaga dan menjadi benteng dalam menjaga marwah konstitusi negara yang berlandaskan semangat demokrasi. Pernyataannya jelas memiliki tujuan dan sangat merendahkan martabat institusional MPR,” kata Komeng yang juga aktivis pergerakan ’98 ini.

Oleh karena itu, Komeng mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera mengadili Bambang Soesatyo, lantaran ucapannya yang memprovokasi terjadinya kudeta konstitusi.

“MKD mestinya bisa bertindak cepat dan mengadili anggotanya tersebut yang juga sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo,” tegas Komeng.

Bila tak ada langkah tegas dari MKD, Komeng mengatakan, para aktivis pro demokrasi akan melakukan demonstrasi agar demokrasi di Indonesia bisa diselamatkan dari upaya jahat para elit politik, termasuk Bambang Soesatyo yang berkehendak menciptakan kembali pemerintahan yang otoriter.

“Tentunya komunitas civil society dan kekuatan pro demokrasi akan melakukan perlawanan yang sangat keras, sebab pertimbangannya adalah akan mendistorsi periode transisi demokrasi yang sudah berjalan pasca runtuhnya rejim otoritarian orde baru dan membuat pengalaman traumatik, bahwa rejim otoriter akan muncul kembali jika wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan,” tandas Komeng.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles