Selasa, 21 Mei 2024
spot_img

CSIS: Ketidakpastian Hukum Masalah Utama dalam Investasi

BERITA TERKAIT

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menyatakan optimis bahwa ekonomi Indonesia ke depan bakal bangkit, lantaran memiliki potensi investasi yang sangat besar bagi para investor asing.

“Ke depan, pasti masih akan masuk investasi kita. Karena kita memiliki pasar cukup besar. Kemudian kita masih kaya dengan resources dan masih ada tenaga kerja,” ujar Yose, Jumat (16/12).

Investor, kata Yose, akan mempertimbangkan beberapa hal untuk masuk Indonesia. Seperti kemudahan investasi, kemudahan operasional, dan kepastian hukum.

Terkait kemudahan operasional, Yose menyoroti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, pemerintah ingin meningkatkan TKDN dengan cara yang terkadang sangat instan. Yaitu dengan melarang impor part dan komponen yang sebenarnya masih dibutuhkan.

“Kadang dianggap di Indonesia sudah ada bahan bakunya sehingga tidak boleh diimpor lagi. Padahal spesifikasi part dan komponen itu agak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh investor baru ini. Itu jadi pertimbangan. Masalah TKDN ini saya pikir akan menjadi permasalahan yang cukup berat,” tutur Yose.

Kepastian hukum juga menjadi catatan tersendiri. Menurut Yose, ketika investor telah memulai operasional usaha di Indonesia, persoalan hukum tidak bisa dihindari. Karena itu, investor akan benar-benar mempertimbangkan aspek kepastian hukum.

“Ini di luar operasional. Kalau operasional sudah baik tentu harus ada kepastian hukum, karena ketika beroperasi pasti akan timbul dispute atau sengketa yang diselesaikan dalam ranah hukum. Kalau ranah hukumnya tidak pasti, investor akan mendapat kesulitan di sana,” katanya.

Yose menilai, Indonesia terkenal memiliki banyak regulasi usaha yang berubah dengan cepat. Padahal perubahan regulasi secara cepat akan menganggu proses usaha.

“Cepat sekali perubahannya yang tentunya mengurangi ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Yose menyarankan adanya suatu badan yang khusus bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan berbagai regulasi terkait usaha di Indonesia.

“Yang kita perlukan adalah clearing house. Ada satu badan, entah Kemenko Perekonomian atau apa, yang punya kapasitas untuk mereview regulasi-regulasi yang baru ini supaya kementerian punya prosedur, SOP, sebelum mengeluarkan regulasi, mempertimbangkan dampak baik buruknya,” tandasnya.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles