Intelijen sekarang ini dinilai terlalu banyak ikut campur untuk meredam suara kritis masyarakat demi menjaga kekuasaan. Padahal, salah satu tugas utama intelijen yaitu memantau dan mencegah tindak pidana terorisme yang mengancam kehidupan warga.
“Kalangan masyarakat menilai intelejen kita lebih fokus untuk meredam gerakan kritis dan kebebasan berpendapat untuk menjaga kekuasaan dibandingkan mencegah terjadinya tindak terorisme,” ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam keterangan pers, Jumat (16/12).
Karena itu, pria yang karib disapa Tobas itu mengusulkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Hal ini menyusul ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada pekan lalu.
Tobas mengaku banyak menerima masukan dari masyarakat soal hal tersebut. Dia berharap masukan dan kritik masyarakat mendapat perhatian serius.
Tobas mengingatkan peran intelijen sebagai pelindung masyarakat, bukan kekuasaan.
Mengutip hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2022, model pengawasan intelijen merujuk UU Intelijen Negara selama ini tak memadai dalam mendorong intelijen bekerja profesional dan demokratis.
Karena itu, kata Tobas, revisi UU Intelejen agar masuk program legislasi nasional (prolegnas) patut dipertimbangkan.
“Tentu masukan masyarakat juga dibutuhkan dalam mengkaji hal ini sekaligus memberikan pandangan kritis dan evaluatif terhadap kerja inteljen negara,” katanya.
Sebagai Ketua Kelompok Fraksi NasDem di Badan Legislasi DPR, ia mengaku akan menyampaikan usulannya kepada pimpinan Fraksi NasDem dan anggota Fraksi NasDem, khususnya di Komisi I DPR.
