Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai, komunikasi publik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lemah. Akibatnya, kebijakan yang dibuat menimbulkan kegaduhan.
“Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah, sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” ujar Gembong kepada Heru saat mengunjungi Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12).
Gembong menjelaskan, ada dua kebijakan Heru yang menyebabkan kegaduhan dalam beberapa waktu belakangan ini.
Pertama, kebijakan menetapkan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun.
“Walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah,” tutur Gembong.
“Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekadar minus,” imbuh dia.
Kebijakan kedua, yaitu terkait pergantian slogan Jakarta dari ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’.
“Soal komunikasi publik kaitan dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik,” tuturnya.
Gembong meminta Heru memaksimalkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar mampu menerjemahkan kebijakan publik yang dibuat.
“Apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama kan itu, karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan. Operasionalnya kan adalah di SKPD,” pungkasnya.
