Transparency International Indonesia (TII) menilai, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK membuat citra negara jelek tidak relevan dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.
“KPK dalam kerjanya independen dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga pernyataan Menteri Luhut tak relevan dan justru kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden,” kata Program Manager TII Alvin Nicola, Kamis (22/12).
Menurut Alvin, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dengan demikian, kata Alvin, pernyataan Luhut bertolak belakang dengan pandangan global yang tertuang dalam Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi.
“Pandangan Luhut bertolak belakang dengan pandangan komunitas global yang tertuang dalam Corruption Perception Index, terutama datang dari kalangan usaha yang melihat pemberantasan korupsi jadi upaya penting dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Alvin.
“Justru di sana peran KPK krusial dalam menentukan iklim berusaha yang kondusif,” pungkas Alvin.
KPK sebelumnya telah merespons pernyataan Luhut. Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan KPK bekerja secara holistik.
Ia mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tak cuma dengan penindakan lewat OTT, tapi juga melalui program pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi.
“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja, tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik,” kata Ali dalam keterangan pers.
