Sabtu, 20 Juli 2024
spot_img

Penuntasan Kasus Suap Gubernur Papua, KIBAR: KPK Harus Panggil Secara Paksa Ketua Umum Kadin!

BERITA TERKAIT

Komite Intelektual Bersatu (KIBAR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil secara paksa Ketua Umum KADIN Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Menurut Koordinator KIBAR, Rafel Jemadun, mangkirnya Arsjad dalam pemanggilan KPK sebagai saksi membuat preseden buruk pemberantasan korupsi, dan berakibat pada ketidakpastian investasi. Padahal, kata Rafel, Menteri Investasi Bahlil dan Menko Marves Luhut B Panjaitan keliling dunia bersusah payah meyakinkan investor untuk investasi di Indonesia. Kadin adalah wajah Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi.

“Mestinya Arsjad sebagai Ketua Kadin harus lebih kooperatif dan sebagai pelopor untuk bisa menjadi terang kasus ini dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Kooperatif Arsjad bisa mengembalikan citra Indonesia di mata dunia,” tutur Rafel di Jakarta, Jumat (30/12).

Terlebih lagi, sambung Rafel, salah satu agenda gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 adalah mendorong pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Semangat anti KKN itu kemudian lahir Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999.

Kemudian pada 2001 akhirnya lahir UU No 20 Tahun 2001 sebagai pengganti sekaligus pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK pun terbentuk. Selanjutnya pada 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru,” tutur Rafel.

Tidak sampai di situ. Pada 2019 dilakukanrevisi UU Pemberantasan Korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

“Meski pun terjadi beberapa kali perubahan pada¬† UU tersebut, namun semangatnya tetap sama, yaitu, pemberantasan korupsi,” tegas Rafel.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles