Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kelompok masyarakat sipil tak paham soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Pernyataan Mahfud menjawab kritik sejumlah aktivis yang menyebutnya keliru soal Tragedi Kanjuruhan. Mahfud berkukuh tragedi itu bukan pelanggaran HAM berat.
“Hahaha. Masyarakat Sipil sering keliru, tak paham perbedaan antara pelanggaran HAM Berat dan kejahatan berat,” kata Mahfud melalui akun Instagram @mohmahfudmd, Rabu (4/1).
Menurut Mahfud, pelanggaran HAM berat hanya bisa dinyatakan oleh Komnas HAM. Sementara itu, Komnas HAM telah menyatakan Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat.
Mahfud teringat soal debat pada 2019. Saat itu, ia menjadi sasaran kritik aktivis karena menyatakan tak ada pelanggaran HAM berat sepanjang era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para aktivis menyebut banyak penganiayaan dan pembunuhan sadis di masyarakat. Namun, Mahfud ngotot hal itu bukan pelanggaran HAM berat.
“Hahaha, rupanya mereka tak paham term yuridis bahwa pelanggaran HAM berat itu beda dengan kejahatan berat,” kelakarnya.
Sebelumnya, Mahfud menyatakan Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Dia mengutip laporan Komnas HAM terhadap tragedi yang menewaskan 135 orang itu.
Kasus pembunuhan itu akan segera disidang. Mahkamah Agung menggelar sidang Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya meski kejadian itu berlangsung di Malang.
Sementara Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan laporan hasil akhir penyelidikan Komnas HAM telah menyimpulkan tak ada pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kanjuruhan.
“Laporan tersebut tidak menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan,” ujar Uli, Rabu (28/12)
Meski demikian, Uli menegaskan tragedi Kanjuruhan tetap disimpulkan merupakan pelanggaran HAM. Sebab, peristiwa itu terjadi lantaran tak memperhatikan aspek keamanan.
