INTRUKSI meloloskan partai politik yang seharusnya tidak lolos merupakan masalah serius bagi bangsa ini. Selain pelanggaran UU, kecurangan KPU merupakan kejahatan dan pelecehan demokrasi berat.
Dapat dipastikan, jasa “meloloskan” tersebut pasti ada biayanya. Apakah, partai politik yang diloloskan tersebut diwajibkan mendukung calon presiden tertentu, atau menyerang calon presiden lawannya.
Reaksi DPR yang mengalihkan rapat terbuka menjadi tertutup dalam pembahasan dugaan kecurangan KPU sangat mengecewakan dan tidak pantas.
DPR terkesan takut kepada KPU dan pemerintah, sehingga minta pembahasan kecurangan KPU tersebut tidak dipublikasi. Dalam hal ini, berarti DPR sudah menyalahi tugas dan wewenang konstitusinya sebagai pengawas pemerintah.
DPR Seharusnya takut kepada rakyat, karena DPR merupakan perwakilan rakyat. Karena itu, pembahasan kecurangan KPU ini harus dilakukan seterang-terangnya, secara terbuka. Rakyat mempunyai hak konstitusi untuk mengetahui apakah KPU sudah bertindak untuk kepentingan rakyat dan sesuai UU. Bukan malah ditutupi!
Kalau cukup bukti awal bahwa memang terjadi kecurangan, DPR harus panggil KPU untuk klarifikasi, atau mencari bukti lainnya. Kalau perlu minta pihak independen melakukan investigasi apakah benar partai politik tersebut sudah memenuhi syarat perundang-undangan. Kalau terbukti ada kecurangan, maka DPR wajib minta pemerintah merombak semua pejabat KPU.
Oleh: Prof. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS
