Sabtu, 18 Mei 2024
spot_img

FKMTI Desak Komnas HAM Tetapkan Mafia Tanah Sebagai Pelanggar HAM Berat

BERITA TERKAIT

Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), menggelar unjuk rasa di Komnas HAM. Para demonstran meminta Komnas HAM segera membebaskan Ketua Umum FKMTI, SK Budiardjo yang saat ini ditahan, karena dugaan pemalsuan dokumen tanah. Massa juga meminta Komnas HAM mengusut tuntas aksi mafia tanah yang telah membuat rakyat menderita.

“Upaya hukum korban yang telah dilakukan korban biasanya tak digubris pihak instansi  terkait dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh pihak yang mengincar tanah korban. Sebagai contoh dugaan kriminalisasi terhadap Ketua FKMTI, SK Budiardjo dan istrinya. Mereka membeli dari para pemilik girik dengan total luas 1 ha lebih di Cengkareng, Jakarta Barat Pada tahun 2006. Semua dokumen kepemilikan tanah girik-girik tersebut sudah sah berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan baik oleh pihak kelurahan maupun pihak kecamatan setempat dan instansi terkait lainnya,” ujar Juru Bicara FKMTI, Sutarman usai melapor kepada staf Komisioner Komnas HAM, di kantor Komnas HAM, Senin (30/1) siang

Sutarman menjelaskan, girik no 1906 yang dibeli SK Budiardjo  tercatat di kelurahan, dan Akte Jual Beli-nya (AJB) tercatat di Kecamatan Cengkareng.

Sutarman menambahkan,  menurut kuasa hukum Ketua FKMTI, putusan tersebut sebetulnya sudah inkrah,  karena tak ada yang mengajukan banding.

Masih banyak lagi korban mafia tanah yang mengalami kriminalisasi dan intimidasi.

FKMTI, sambung Sutarman juga mendesak Komnas HAM untuk membuat pernyataan tegas bahwa mafia tanah beserta bekingnya yang merampas hak tanah rakyat dengan berbagai cara termasuk kategori Pelanggaran HAM Berat.

“Komnas HAM juga harus melindungi rakyat yang tengah mempertahankan hak atas tanah milik mereka agar tidak jadi sasaran kriminalisasi oleh komplotan mafia tanah dan oknum aparat hukum dengan mendesak pihak kepolisian segera menerbitkan surat edaran pada jajarannya agar melakukan pemeriksaan terkait kasus  pertanahan tidak hanya berdasarkan bukti formil  berupa sertifikat tanah tetapi harus diperiksa warkahnya, karena sudah terbukti banyak sertifikat asli bisa terbit tanpa alas hak kepemilikan yang sah, seperti beda lokasi, tapi bisa terbit sertifikat di atas tanah milik orang lain,” tukas Sutarman.

Selanjutnya, imbuh Sutarman, Komnas HAM harus segera memberikan rekomendasi kepada instansti terkait untuk segera membebaskan rakyat yang sedang  dikriminalisasi termasuk Ketua FKMTI, SK Budiardjo dan istrinya,  Nurlaela yang saat ini ditahan saat proses pra peradilan tengah berlangsung.

“Mendukung upaya pembentukan pengadilan adhoc Pertanahan untuk penyelesaian konflik pertanahan dengan hakim independen dan dengan melakukan adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka,” tandas Sutarman.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles