Tokoh Nasional, Rizal Ramli, menilai, kemunculan gerakan dari koalisi masyarakat sipil yangmenamakan diri Aliansi Perlawanan Rakyat merupakan efek berkepanjangan dari kegagalan sistem pemerintahan.
Protes yang dilakukan oleh berbagai organisasi pro-demokrasi, mahasiswa, buruh dan banyak sekali LSM tersebut, kata Rizal, menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja.
“Konstitusi dikhianati, sistem demokrasi dipreteli menjadi quasi-otoriter, korupsi dan nepotisme lebih ganas dari zaman Orba. Kerajaan keluarga Jokowi sedang dibangun. Wajar ada perlawanan dari berbagai kelompok masyarakat yang cinta Indonesia, cinta keadilan dan demokrasi untuk kemakmuran rakyat dan bangsa kita,” ujar Rizal Ramli, Jumat (10/2).
Sebagaimana diketahui, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 66 organisasi akan melakukan unjuk rasa di Gedung DPR-MPR pada 28 Februari 2023. Mereka akan membacakan ‘Maklumat Protes Rakyat Indonesia’.
Maklumat ini menyoroti Perppu Ciptaker yang prosesnya melanggar konstitusi. Lalu, Reformasi dikorupsi, KKN yang semakin masif, penyelewengan demokrasi khususnya wacana menunda pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode. Kemudian, ada menyinggung ketimpangan ekonomi, hingga menguatnya oligarki yang menguasai sekaligus kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selain itu, dalam maklumat Protes Rakyat Indonesia menuntut dihapuskannya KKN melalui penarikan UU KPK dan kembali ke UU KPK sebelumnya. Maklumat juga mendorong dibebaskan semua tahanan pengadilan yang tidak fair (unfair trial).
Selanjutnya, pemerintah dan DPR didesak mencabut UU Ciptaker, Perppu Ciptaker, UU KUHP, hingga cabut aturan syarat batas pencalonan presiden dan wakil presiden alias presidential threshold.
Adapun dalam kesempatan tersebut hadir antara lain perwakilan dari LBH Jakarta, KSPSI, BEM UI, Greenpeace, BEM UIN Jakarta, BEM Universitas Muhammadyah Malang, KPA Ampera, Barisan Mahasiswa, SBSI ’92, Indonesia Memanggil, Jaringan Kerja Gotong Royong, dan lainnya.
