Awal bulan ini warga Solo dikejutkan oleh kebijakan pemerintah daerahnya. Tiba-tiba warga Solo harus membayar pajak bumi dan bangunan tiga kali lipat dari sebelumnya. Mereka kaget karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah.
Kita tak tahu kenapa kenaikan PBB ini sampai 3 kali lipat. Padahal, pemerintah pusat telah menyuntik anggaran ke Pemkot Solo melalui Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 sebesar Rp1,1 Triliun. Tapi, tetap saja Solo masih defisit. Tak tanggung-tanggun, nilainya sampai Rp205 Miliar.
Defisit anggaran yang terjadi di Solo terburuk sepanjang 5 tahun terakhir. Seolah tak ada lagi solusi mengatasi persoalan anggaran yang lagi bokek, rakyat lagi yang akhirnya menjadi korban, dengan menaikan PBB sampai 3 kali lipat tanpa ada sosialisasi. Beruntung, masyarakat pun speak up, sehingga kebijakan yang merugikan rakyat itu ditangguhkan.
Sebenarnya ada gak sih cara untuk mengatasi perosalan defisit anggaran tanpa harus membebankan rakyat? Yuk, kita simak ulasan jurnalis senior, Herry Gunawan dalam Program Celotehan Heg.
