Sabtu, 2 Maret 2024
spot_img

Pakar Hukum Tata Negara: Sri Mulyani Harus Jelaskan Rangkap 30 Jabatan!

BERITA TERKAIT

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus menjelaskan mengenai dirinya yang rangkap sebanyak 30 jabatan.

Karena, larangan pejabat dalam rangkap jabatan diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Tertulis, pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sri Mulyani harus menjelaskan rangkap jabatan 30 itu karena perintah UU? Apa dasarnya? Dasarnya rangkap jabatan tuh dilarang dalam UU tentang Pelayanan Publik, baca pasal 17,” ujar Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Dengan dasar UU itu, Refly juga menyesalkan beberapa pejabat negara lainnya yang rangkap jabatan namun hanya dibiarkan begitu saja. Padahal, dalam UU diatur secara tegas mengenai rangkap jabatan.

“Sebagai contoh, Erick Thohir dilarang itu rangkap jabatan. Karena UU Kementerian Negara melarang rangkap jabatan terhadap jabatan yang menggunakan APBD dan APBN. Sekarang PSSI menggunakan APBD dan APBN gak? Kenapa? Untuk menghindari conflict of interest,” tuturnya.

“Jadi bukan berarti praktik-praktik yang selama ini ada itu benar menurut UU,” demikian Refly.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku punya 30 jabatan selain sebagai Menteri Keuangan RI saat ini. Dia menyatakan banyak diminta menduduki jabatan lain karena posisinya sebagai bendahara umum negara.

“Rangkap jabatan, saya ini rangkap 30 jabatan karena hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu,” ungkap Sri Mulyani saat wawancara di stasiun televisi swasta, dikutip Senin (6/3).

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles