Skandal besar sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dinilai tak lepas dari campur tangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pemimpin. Menteri Keuangan RI itu ditengarai memiliki “deal” dengan elite di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menurut ekonom senior, Fuad Bawazier, sebenarnya ada banyak pegawai di DJP yang bersih, daripada yang rusak.
Namun, menurut bekas Menteri Keuangan era Presiden Soeharto itu, para elite yang rusak tersebut memiliki kesempatan untuk konsolidasi dan mengorganisir diri. Seperti membentuk klub motor gede DJP yang merupakan kelompok elite di lingkungan Pajak.
“Singkat cerita, kelompok elite Pajak ini mampu lobi-lobi ke atasan, sehingga semua laporan terhadap elite ini tidak diproses, lumpuh, ewuh pakewuh,” ujar Fuad Bawazier, Kamis (9/3).
“Laporan-laporan dari BPK dan PPATK tidak diproses, tidak bisa tembus. Elite ini merasa sakti dan semakin merajalela,” sambungnya.
Menurut Fuad Bawazier, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai orang nomor satu di lembaga tersebut terlihat membiarkan atau sengaja tidak memproses laporan-laporan tentang kebobrokan pejabat DJP.
“Why? Karena SMI merasa sudah dekat dengan elite ini, dan mereka penting bagi SMI. Sekurang-kurangnya elite ini tidak cerewet menuntut pemisahan organisasi DJP dari Kemenkeu. Di sini ada take and give antara SMI dan elite DJP,” tegasnya.
“Ini adalah sifat politik SMI. Kami para seniornya merasa prihatin. Kami para seniornya meminta agar SMI berlaku profesional,” pungkas Fuad.
