Kekayaan tak wajar yang dimiliki pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo menjadi pintu masuk untuk menguak praktik nakal pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berharap, aksi bersih-bersih pejabat nakal tidak hanya berhenti di Rafael Alun, melainkan juga harus menyasar ke seluruh pejabat negara yang digaji menggunakan uang rakyat.
“Jangan hanya berani kepada Rafael Alun. Pemerintah harus evaluasi seluruh pejabat negara, termasuk yang selama ini mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) yang sangat besar,” ujar Samuel dikutip dari RMOL, Kamis (9/3).
Samuel secara khusus menyoroti tunjangan kinerja yang selama ini diberikan melalui uang rakyat. Menurutnya, adanya tunjangan kinerja justru tidak membuat pejabat birokrat jauh dari praktik korupsi.
“Tukin yang besar itu harus dihapus, bila perlu anggarannya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan. Daripada tukin itu hanya dinikmati oleh segelintir birokrat saja,” tutur Samuel.
Di sisi lain, sambung Samuel, penegakan hukum terhadap Rafael Alun juga harus ditegakkan seadil-adilnya. Ia berharap, ketegasan tidak hanya berlaku kepada Rafael Alun, melainkan pejabat lain yang masih bebas menikmati uang rakyat tanpa tersentuh hukum.
“Jangan sampai terkesan aji mumpung menuntaskan kasus Rafael Alun saja. Lebih jauh, ini berkaitan erat dengan lemahnya aturan hukum yang berlaku bagi seluruh pejabat negara ini,” pungkasnya.
