Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tengah merancang gerakan penolakan yang lebih besar atas Peraturan Pemerintah Pengganti Perppu Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR.
Demikian disampaikan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (25/3).
“Kami sedang dalam pembahasan maksimal bersama berbagai elemen masyarakat untuk merancang gerakan penolakan yang lebih besar lagi,” ujar Melki.
Gerakan penolakan juga akan dilakukan melalui jalur konstitusional dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Langkah pengajuan judicial review UU Cipta Kerja ke MK, menurut Melki, sebenarnya juga tak perlu terjadi apabila DPR menjalankan fungsinya dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan regulasi yang sangat menindas dan merugikan masyarakat tersebut.
“Itu adalah pelecehan pada DPR yang seharusnya jadi rumah rakyat, tempat semua pendapat dan partisipasi rakyat harus digaungkan, jika apa-apa disuruh ke MK, untuk apa kami punya wakil rakyat di DPR?” ujar Melki.
Sebelumnya, BEM UI mengunggah meme satire bergambar DPR dan Puan Maharani tak lama setelah Perppu Cipta Kerja disetujui menjadi undang-undang.
Beberapa pejabat pemerintahan turut merespons upaya penolakan tersebut. Diantara pejabat yang merespons tersebut adalah Faldo Maldini dan Hendrawan Supratikno.
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegur Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) saat mengunggah meme Puan Maharani.
Dia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari perjuangan mahasiswa. Namun, ia mengingatkan ada batasan yang harus diperhatikan.
“Saya ingatkan, jangan sampai gairah atau gelora gigih untuk membela suatu pendirian, tergelincir menjadi umpatan yang mendegradasi esensi tugas mereka,” kata dia, Jumat (24/3).
