Safari politik Ganjar Pranowo ke Surabaya dan Jember dipandang sebagai potret rusaknya demokrasi di Indonesia.
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, safari politik yang dilakukan Ganjar itu seharusnya tidak mengatasnamakan Gubernur Jateng.
“Ganjar mulai gerilya ke Jatim. Beberapa pekan lalu sempat lari pagi dan jogging di Stadion GBK. Persoalanya, pada Ganjar masih melekat status pejabat negara atau pejabat publik,” tegas Jerry, Selasa (9/5).
Menurutnya, posisi Ganjar saat ini telah berubah sebagai kandidat calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, sejak dideklarasikan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4).
Jerry memaknai manuver Ganjar sebagai upaya memanfaatkan jabatan sebagai gubernur Jateng, yang baru akan berakhir pada 5 September 2023.
“Harusnya Ganjar Pranowo mundur dulu sebagai gubernur, setelah itu silahkan saja kampanye dan safari politik,” tutur Doktor komunikasi politik alumnus America Global University ini.
Dari fenomena safari politik Ganjar, Jerry berpendapat, memang ada yang memberi contoh, agar cara-cara yang tidak sehat dalam pemenangan kandidat Capres bisa digunakan.
“Memang ajaran salah telah dicontohkan Jokowi selama ini, yakni, no neutral and no justice,” tuturnya.
“Lihat saja, selain Jokowi secara gamblang mengendorse langsung sampai terkesan jadi makelar politik Ganjar, memang sistem demokrasi dibuat rusak,” tandasnya.
