Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi angkat bicara mengenai Presiden Jokowi yang diduga menggunakan Istana Negara untuk membahas pemenangan Pilpres 2024.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi partai koalisi di Istana Negara yang diduga membahas pemenangan Pilpres 2024 untuk salah satu bakal calon beberapa waktu lalu menuai sorotan dari beragam kalangan tak terkecuali Adhie Massardi yang pernah menjadi bagian dari pemerintah di era Gus Dur.
Menurut juru bicara Gus Dur ini, Presiden Jokowi diduga menggunakan Istana Negara untuk membahas pemenangan Pilpres 2024 bersama petinggi partai koalisi telah melanggar etika dan konstitusi.
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai Presiden RI, Pramono Anung yang saat itu masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP kerap mengkritisi kebijakan pemerintah di masanya.
Saat itu, dia kerap menyuarakan bahwa SBY sebagai Presiden RI pada masanya tidak pantas berbicara mengenai kepentingan politiknya di Istana Negara.
Akan tetapi, Adhie Massardi menemukan paradoks ketika Pramono Anung saat ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Ketika Pramono Anung sudah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia ke-10 di era pemerintahan Presiden Jokowi, mantan juru bicara Gus Dur itu menilai bahwa dia tidak mengimplementasikan perkataanya sendiri saat masih berada di pihak oposisi.
Menurutnya, apa yang dikatakan politisi PDIP tersebut memang benar karena merupakan etika yang harus dijunjung tinggi.
Namun di sisi lain, dia juga mengungkapkan bahwa pernyataan Pramono Anung mencerminkan sikap kemunafikan di kalangan banyak politisi tanah air.
“Ini mencerminkan bahwa politisi kita sudah melakukan konflik antara kata dan perbuatan. Pernyataan Pram itu udah bener, tapi dia tidak laksanakan ketika dia ada di situ,” kata Adhie Massardi sebagaimana dilansir Kabar Rakyat dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Kamis, 4 Mei 2023.
Ada dua kesalahan yang disorot Adhie Massardi terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi partai koalisi di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Pertama, Presiden Jokowi diduga kuat telah menggunakan Istana Negara untuk kepentingan politiknya dalam hal ini membangun kekuatan dengan partai koalisi untuk strategi pemenangan salah satu bakal calon Presiden RI dalam Pilpres 2024.
