Tokoh Nasional Rizal Ramli mengungkapkan beberapa penyebab kepala negara dapat dilengserkan secara paksa dari kursi kepresidenan. Salah satunya adalah pelanggaran konstitusi.
Rizal Ramli juga menyatakan kepala negara telah menggunakan istana negara sebagai posko pemenangan calon presiden tertentu, yang merujuk pada acara kumpul-kumpul Jokowi bareng sejumlah ketua umum partai politik yang digelar di istana beberapa waktu lalu.
“Sekarang Jokowi Berkuasa, besok dia hina dina dan dipenjara,” kata Rizal Ramli dalam sebuah cuitan di akun twitternya @RamliRizal, dikutip Selasa (20/6).
Menurut bekas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel ini, gerakan people power sama sekali tidak melanggar Undang-undang, sebab kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan masyarakat bisa melengserkan kepala negaranya kapan saja jika presiden sudah melenceng dari tugas utamanya.
“People power tidak melanggar konstitusi. People power bukan makar. TNI sekarang tak mungkin makar, karena persenjataannya kalah canggih dibandingkan Polri,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menegaskan, sudah saatnya kepala negara dilengserkan karena sudah tak ada harapan. Jokowi, menurut Amien Rais, selama dua periode memerintah Indonesia sama sekali tidak bekerja buat rakyat.
“Kemudian saudara kita Joko Widodo (Jokowi) ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan. Tapi lama-lama menjadi makin mendung dan makin gelap dan mungkin memang perlu dilengserkan,” ujar Amien Rais dalam sebuah video yang tayang di saluran Youtube Ahmad Khozinudin, Rabu (14/5).
Bekas ketua MPR itu mengatakan, satu-satunya cara memaksa Jokowi turun dari kursi RI 1 adalah lewat gerakan ‘people power’ gerakan perlawanan ini kata dia harus segera diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air.
“Kita sudah mendengar banyak masukan yang saling mengisi dan saling menguatkan kesepakatan kita. Bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah People Power,” tandasnya.
