Minggu, 21 Juli 2024
spot_img

Rizal Ramli: Presidential Threshold Jadi Basis Demokrasi Kriminal di Indonesia

BERITA TERKAIT

Tokoh nasional, Rizal Ramli menegaskan, sistem presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden (Pilpres) merupakan bentuk inkonstitusional dalam proses demokrasi di Indonesia. Bekas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu mendukung penghapusan aturan itu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Di dalam UUD kita, tidak ada batasan threshold. Setiap partai yang boleh ikut pemilu, berhak mengajukan calon. Untuk itu, saya kira waktunya sudah tiba untuk menghapus presidential threshold,” kata Rizal kepada wartawan dalam focus group discussion (FGD) “Menolak Presidential Thresold” yang diadakan Partai Buruh di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (31/7).

Menurut Rizal, tak ada negara di dunia ini yang menerapkan PT, sehingga sangat tidak dibenarkan jika diterapkan di negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi.

“Dengan dihapuskannya presidential threshold¬†kompetisi jadi betul-betul berjalan untuk dapat kandidat-kandidat terbaik. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang tentang threshold jadi basis demokrasi kriminal di Indonesia,” tutur Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

Dengan diberlakukannya PT, Rizal Ramli meyakini, para pejabat yang duduk di parlemen merupakan hasil dari cawe-cawe petinggi partai, bukan murni pilihan yang sesuai harapan rakyat. Akhirnya kekuasaan hanya berkutat pada para elite dan kroninya.

“Kan harusnya mengabdi kepada rakyat, bukan kepada cukong atau bandar. Buktinya apa? 186 bupati masuk penjara karena korupsi, 22 dari 34 gubernur waktu itu masuk penjara karena korupsi. Jadi bukan oknum lagi, ini sistem. Sistem koruptif dan demokrasi kriminal. Kalau demokrasi kriminal enggak mungkin mengabdi sama rakyat, itu yang terjadi hari ini,” imbuh Rizal.

Rizal Ramli mengaku, mendukung Partai Buruh untuk terus menyuarakan penolakan PT yang saat ini kembali diajukan kepada MK. Nantinya aspirasi itu juga akan diimplementasikan melalui longmarch dari Bandung ke Jakarta pada 2-9 Agustus 2023.

“Kalau kita hapuskan presidential threshold ini manfaatnya besar sekali. Yang mau jadi bupati gubernur gak usah pakai uang. Bakal ada 18 kandidat partai yang lolos yang berhak mengajukan pasangan presiden,” tukas Rizal.

“Sehingga enggak bisa seorang presiden hanya modal pencitraan, modal masuk gorong-gorong, atau jadi pangeran Tiktok. Mereka mesti berkompetisi siapa yang paling bagus yang amanah enggak korup enggak pernah ngibulin rakyat,” tandas Rizal Ramli.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles