Selasa, 21 Mei 2024
spot_img

Setara Institute: Keputusan MK Loloskan Gibran Jadi Benih Otoritarianisme dan Akumulasi Ciri Orba

BERITA TERKAIT

Setara Institute menilai, putusan Mahkamah Keluarga 90/PUU-XXI/2023 merupakan benih otoritarianisme dan terakumulasinya ciri-ciri Orde Baru.

Apalagi, sejumlah pihak malah menormalisasi pelanggaran konstitusi atas putusan yang mengorbankan demokrasi itu.

”Jika semua ciri Orde Baru sudah terakumulasi, maka wajar kecemasan rakyat tentang kebangkitan otoritarianisme bukanlah gosip para aktivis demokrasi atau elite politik,” ujar Ketua Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/11).

Menurut Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah ini, situasi itu diperburuk dengan korupsi kolusi dan nepotisme yang menurut Omi Komaria Madjid (12/11), dipertontonkan tanpa malu.

Ironisnya, sambung Ismail, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit dalam pemilihan umum (Pemilu) termasuk pemilihan presiden (Pilpres) menganggap sah keputusan MK yang jelas-jelas cacat hukum.

Bahkan, sambung Ismail, setelah beberapa lembaga survei melakukan kampanye publik bahwa langkah Gibran dianggap oleh mayoritas responden bukan politik dinasti, sejumlah pakar hukum juga memberikan justifikasi dengan melakukan normalisasi pelanggaran konstitusi.

”Kini normalisasi juga dilakukan oleh KPU dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang berhasil memenuhi syarat sebagai kandidat, meskipun pelanggaran etik berat melekat dalam pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023,” papar Ismail.

Aspek moralitas dan etika politik serta tidak adanya legitimasi politik atas putusan tersebut, semestinya menjadi pertimbangan DPR RI saat membahas PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres, yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres dengan putusan MK yang kontroversial.

Nyatanya DPR juga sama, melakukan nornalisasi pelanggaran Konstitusi.

Menurut Setara Institute, tidak heran jika Megawati Soekarnoputri menyebut sebagai manipulasi hukum. Sejumlah tokoh bangsa menyebutnya demokrasi telah dinodai.

Sedangkan Surya Paloh menyebut bahwa ada upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan.

”Setara Institute menolak normalisasi pelanggaran konstitusi dengan tetap mendorong publik peka dan menjadikan kontroversi Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai variabel dalam menentukan pilihan dalam Pemilu nanti. Cara ini sekaligus sebagai bagian pengawasan publik agar Pemilu dijalankan secara berintegritas dan adil,” tulis Ismail.

Ditambahkan, Setara Institute mendorong penyelenggara Pemilu menjadi aktor utama yang menjaga integritas Pemilu sehingga tercipta keadilan elektoral (electoral justice) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, Setara Institute menentang segala bentuk intervensi, intimidasi, dan netralitas artifisial yang ditunjukkan oleh beberapa pihak.

”Netralitas buatan bukanlah netralitas yang otentik, karena di satu sisi menyerukan netralitas dan menyatakan tidak ada intervensi, tapi di sisi lain tetap membiarkan orkestrasi kandidasi, mobilisasi sumber daya, termasuk tidak melakukan upaya maksimum memastikan keadilan Pemilu,” tandas Ismail.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles