Kamis, 20 Juni 2024
spot_img

Gabungan BEM Sebut Jokowi Rusak Demokrasi yang Dibangun Sejak Reformasi

BERITA TERKAIT

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 di Gedung Joang ’45, Jakarta, pada Rabu (22/11).

Mereka menyoroti demokrasi di Indonesia yang baru seumur jagung ini justru hendak dimatikan dan dikebiri oleh rezim Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbukti diambil dengan cara-cara pelanggaran etik berat.

Dalam deklarasi itu dihadiri Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah, Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dan mahasiswa Unnes Fajar Rahmat Sidik.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, mengatakan, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak memberikan arti positif bagi generasi muda di masa mendatang. Bahkan, putusan itu justru menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Bagi kami, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi muda. la malah membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan republik ini,” tegas Melki Sedek.

Menurutnya, politik dinasti yang ramai diperbincangkan pascaputusan MK merupakan ancaman nyata bagi anak miskin yang ingin menjadi pemimpin. Putusan yang mengandung conflict of interest itu berdampak pada regenerasi kepemimpinan di masa depan.

“Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin,” sambung Melki.

Melki menambahkan, putusan MK yang akhirnya meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, hingga berbagai peristiwa yang terjadi menjelang Pemilu 2024 menjadi bukti bagaimana akhir dari sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. Di akhir kepemimpinannya, Jokowi justru merusak dan menodai demokrasi.

“Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang Pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik,” tutur Melki.

Sementara itu, Ketua BEM KM UGM Gielbran menyamakan demokrasi Indonesia dengan jagung. Ia menjelaskan, jagung tersebut menjadi simbolisasi bahwa demokrasi Indonesia yang baru seumur jagung pascaera reformasi 1998 dirusak dinasti politik dari pemerintahan yang saat ini berkuasa.

“Jagung sebagai simbolisasi usia yang masih sangat muda. Usia demokrasi kita seumur jagung, justru dikebiri dan ditindas dan makin dimonopoli oleh oknum pemimpin yang lahir dari buah reformasi, tapi ia justru lupa untuk semakin menyuburkan demokrasi itu sendiri,” tandas Gielbran.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, menambahkan, alih-alih Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, malah publik dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum.

“Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan juga keluarga dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara,” tandas Afiq Naufal.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles