Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan.
Gelar alumnus UGM paling memalukan kepada Jokowi ini diberikan saat acara diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM.
Saat penobatan alumnus UGM paling memalukan, BEM KM UGM juga mengundang Gielbran, Haris dan Fatia yang dihadirkan sebagai narasumber yang diangap mereka sebagai korban kriminalisasi serta tidak demokratisnya pemerintahan Jokowi.
Selain diskusi BM KM UGM juga memasang spanduk yang bertulis ‘BEM KM UGM Presents Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan’. Di bawahnya tertulis ‘Mr Joko Widodo’ dan di pojok bawah terdapat tulisan ‘2014-2024?’ dan ‘1980-1985’.
Di spanduk itu, foto latar belakang Jokowi diedit dengan latar gedung istana dan gedung UGM.
Sementara foto Jokowi diedit memakai jas serta mahkota dan memakai jas almamater UGM serta caping.
Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor menyebut ada empat spanduk serupa yang dipasang di luar kampus UGM.
Gielbran Mohammad menjelaskan, pemberian nominasi ini merupakan wujud kekecewaan karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan.
Padahal, menurut Gielbran, Jokowi punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah itu.
“Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru, pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal,” kata Gielbran ditemui wartawan usai diskusi, Jumat (8/12).
“Belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk. Terbukti bersalahnya hakim konstitusi di sidang MKMK itu menjadi gerbang awal, menjadi bukti empiris memang MK tidak independen. Erat kelindannya dengan kedekatan personal kekeluargaan Jokowi dan Anwar Usman. Dan itu sudah terbukti. Belum lagi indeks demokrasi yang semakin merosot,” tutur Gielbran.
Gielbran menambahkan bagaimana tumbuhnya dinasti politik di masa pemerintahan Jokowi.
“Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita, sehingga saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan,” tukas Gielbran.
Menurut Gielbran, Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia melalui “strategi culas”-nya saat memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Dalam kesempatan sebelumnya saat Podcast di channel Youtube Hersubeno Point, Gielbran juga sempat menyampaikan rencannya menyerahkan penobatan Jokowi sebagai alumni paling memalukan.
“BEM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan disitu kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Saya rasa ini sudah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Diantara tujuh presiden Indonesia, hanya beliau yang seculas ini,” cetusnya pada sebuah diskusi dikutip dari channel YouTube Hersubeno Point, dikutip Jumat (8/12).
Gielbran bahkan dengan berani menggambarkan Jokowi sebagai “Raja Jawa” yang memprioritaskan kekuasaan di atas segala-galanya.
Gielbran juga menjelaskan bagaimana falsafah kekuasaan Jawa telah meresapi pikiran Jokowi, sehingga rela mengesampingkan etik demi melanggengkan politik dinasti.
“Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa tulen, dan ternyata dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga, hal yang bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik,” ucapnya.
Mengenai munculnya ide penambahan periode, Gielbran mengatakan bahwa tidak aneh jika kemudian muncul isu tiga periode yang “berhembus” dari Istana.
Gielbran lalu menerangkan bahwa rating approval Jokowi yang sebesar 80% di masyarakat adalah imbas dari program bantuan langsung tunai (BLT) yang digunakan Si Raja Jawa sebagai alat untuk memanipulasi masyarakat agar menyukai dirinya.
“Kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November (2023). Dan nanti dari Januari sampai Juni (2024) akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu,” pungkas Gielbran.
