Sabtu, 20 Juli 2024
spot_img

Mimbar Bebas di Trisakti Kritisi Sikap Aktivis Reformasi yang Kini Jadi Anak Durhaka Bagi Ibu Pertiwi

BERITA TERKAIT

Gelombang aksi mahasiswa di seluruh Indonesia dalam menyikapi kondisi bangsa yang dinilai telah melenceng dari cita-cita reformasi terus bergulir .

Pada aksi hari ini, Mahasiswa Jakarta Bergerar gelar aksi di Tugu 12 Reformasi di depan Kampus Universitas Trisakti, Kamis 21 Mei 2023.

Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se, mengatakan, jika pelaku sejarah reformasi yang dulu mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang anti KKN, memperjuangkan supermasi hukum, menuntaskan pelanggaran HAM dan harga sembako yang murah, kini sebagian besar justru menjadi anak durhaka bagi ibu pertiwi.

“Bayi reformasi justru mengubah wajah negeri penuh dengan kebiadaban dimana praktek KKN diselenggarakan dengan cara yang konspiratif dan dengan penuh nafsu keserakahan,” tutur pria yang karib disapa Bung Dendy ini.

Tidak hanya itu, Bung Dendy juga menilai jika KKN di Indonesia hari ini berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Indonesia telah berubah menjadi negara kleptokrasi dan plutokrasi di bawah kendali oligarki. Praktik demokrasi liberal hanya menghasilkan politik berbiaya tinggi yang memberi karpet merah pada kuasa kapital,” kata Bung Dendy.

“Reformasi telah dibajak sejak kelahirannya. Tidak hanya kejahatan KKN, para aktor pelanggar HAM di masa Orde Baru pun masih menari-nari di panggung politik kekuasaan tanpa tersentuh hukum. Kewarasan nalar kemanusiaan dinistakan ketika kepastian hukum tidak lagi memberi rasa keadilan kepada mereka para korban kejahatan HAM,” sambung Bung Dendy.

Aksi dari berbagai kampus itu, kata Bung Dendy, juga singgung tentang putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Bung Dendy sebut jika putusan UU tersebut telah melahirkan anak haram konstitusi yang menodai lembaga MK hingga telah membuka ruang untuk menumbuhkan KKN di Indonesia.

“Tirani mayoritas juga memperkosa Dewan Perwakilan Rakyat hingga melahirkan anak-anak haram berupa UU Cipta Kerja yang berpihak pada oligarki, UU ASN yang mengembalikan lagi Dwi Fungsi ABRI, UU Revisi KPK yang menjadikan KPK alat dari Presiden, untuk melahirkan kembali korporatisme negara seperti yang dilakukan oleh Soeharto di era Orde Baru,” pungkas Bung Dendy.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles