Kamis, 20 Juni 2024
spot_img

Catatan Debat Cawapres Pilpres 2024, Nomor 02 Banyak Membual

BERITA TERKAIT

Kalau kita simak acara debat pilpres dari awal hingga episode ke-4, tepatnya ini sih bukan adu ide dan gagasan, tapi lebih kepada dengerin bualan dan tipu capres dan cawapres. Bahkan, narasi yang disampaikan seperti recycle di Pilpres 2019 silam. Misalnya, ada pertanyaan bagaimana meningkatkan produksi pangan? Jawabannya seperti debat capres dan cawapres yang sudah-sudah, pasti meningkatkan ketersediaan pupuk dan bibit. Tapi, setelah terpilih ujung-ujungnya ya impor pangan lagi.

Kemarin nih, dalam debat cawapres, tiga kandidat beradu gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa.

Dalam paparan visi misinya, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lebih menyoroti peran negara dan pemerintah yang dianggapnya sudah abai terhadap nasib petani, dan nelayan. Secara khusus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melihat bahwa program proyek food estate gagal, dan harus dihentikan.

Muhaimin juga menyoroti peran desa yang harus menjadi “titik tumpu pembangunan” dan petani, nelayan, peternak serta masyarakat adat “harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional”.

Muhaimin juga mengkritisi penanganan krisis iklim oleh pemerintah yang dia nilai “tidak diatasi serius”.

Menurutnya, krisis iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek giant sea wall karena “tidak mengatasi masalah”.

Sebelumnya, gagasan untuk membangun giant sea wall diungkap oleh Prabowo Subianto. Prabowo menilai tanggul laut raksasa perlu dibangun di pantai utara Jawa untuk menghadapi penurunan permukaan tanah.

Muhaimin mengatakan bahwa salah satu yang akan dia lakukan untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan.

Selanjutnya, dalam pemaparan visi misinya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menekankan rencana melanjutkan dan memperluas cakupan program hilirisasi pemerintah, tak hanya di sektor pertambangan, tapi juga pertanian, maritim, dan digital.

Ini terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.

“Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali, bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama penta-helix wajib untuk didorong,” kata Gibran, merujuk kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, badan usaha, universitas, masyarakat, dan media.

Selain itu, Gibran juga membahas rencana mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, melanjutkan agenda reformasi agraria, meningkatkan anggaran dana desa, dan mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat adat agar “lebih berkeadilan”.

Terkait dengan program food estate, Gibran mengakui memang ada yang gagal, Tapi, dia klaim ada juga yang berhasil. Misalnya di Kabupaten Gunung Mas, Kaltim, sudah panen jagung dan singkong. Namun, Greenpeace Indonesia dan Walhi Kalteng menemukan tanaman jagung dalam polybag di lahan food estate di Kabupaten Gunung Mas.
Proyek Food Estate jagung senilai Rp54 miliar di Kalteng dinilai ‘dipaksakan demi menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong’. Lah, kalau jagung tumbuh pakai polybag, mending tanam aja di Istana Negara

Kemudian, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga mengkritik program food estate.

Saat pemaparan visi misi, Mahfud MD menjabarkan bahwa ia bakal menyusun kebijakan berdasarkan empat tolok ukur yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Keempat tolok ukur itu terdiri dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun-menurun.

Berdasarkan tolok ukur itu, Mahfud menyatakan ia akan mengajukan dua program, yaitu “petani bangga bertani, dan di laut kita jaya, nelayan sejahtera.”

“Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja. Rugi dong kita,” ujar Mahfud.

Saat ditanya soal praktik pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar, Mahfud dan Cak Imin menyebut saat ini ada 2.500 tambang ilegal.

Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Desember 2023, jumlah penambangan tanpa izin atau PETI teridentifikasi berada di 2.741 lokasi.

Cak Imin mengatakan, angka ini memprihatinkan. Padahal, katanya, tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan.

“Kita menyaksikan, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” katanya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi Tengah, yang kaya sumber daya nikel dan memiliki banyak pabrik pengolahan, tidak dinikmati rakyat setempat yang tetap saja miskin.

Menurut Gibran, solusinya sederhana. Ia bilang, pemerintah tinggal mencabut izin usaha pertambangan atau IUP para perusahaan yang bermasalah.

Kata Mahfud, urusannya tidak sesederhana itu, karena urusan pencabutan IUP “banyak mafianya”.

Putra Adhiguna, analis energi dan managing director Energy Shift Institute, mengatakan kendala tata kelola tambang dan besarnya angka kemiskinan di daerah kaya sumber daya menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengelola sumber daya alam meski memiliki daya tawar yang sangat kuat.

“Hal tersebut menjadi tanda tanya besar karena semestinya dengan daya tawar kuat kita mampu menerapkan standar yang tinggi dalam pengelolaannya, baik dalam perizinan, dampak sosial, maupun lingkungan,” kata Putra.

“Bila tidak mampu, maka pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pemerintahan berikutnya harus mampu melakukan perbaikan dengan cepat karena pertumbuhan produksi nikel yang sangat pesat dalam beberapa tahun ke depan.”

Berdebat tentang baterai litium-ion

Saat sesi tanya-jawab, Gibran kembali menggunakan istilah yang relatif asing di telinga publik.

Ia bertanya pada Cak Imin tentang lithium ferrophosphate (LFP), yang disebut kerap digaungkan oleh Thomas Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang jadi anggota tim sukses paslon nomor satu. Ini adalah tipe baterai litium-ion untuk kendaraan listrik yang menggunakan bahan besi alih-alih nikel atau kobalt.

“Saya enggak tahu ini pasangan nomor satu ini anti-nikel atau bagaimana?” tanya Gibran.

Sebagai respons, Cak Imin justru mencecar Gibran soal etika. Yang pertama soal etika lingkungan dalam industri tambang dan pengolahannya yang dianggap tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Yang kedua soal etika dalam debat yang seharusnya fokus membahas kebijakan, tapi justru jadi ajang “tebak-tebakan definisi”.

Gibran lantas kembali mendesak Cak Imin membahas LFP. Menurutnya, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia semestinya memanfaatkan sumber dayanya untuk memproduksi baterai litium-ion dibanding mempromosikan LFP.

Menurut data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada 2022, cadangan terbukti nikel Indonesia dalam logam menyentuh 21 juta ton, terbesar di dunia bersama dengan Australia. Kedua negara ini sama-sama memegang 21% cadangan nikel global.

“Harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan [aspek] sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil,” kata Cak Imin.

Per 2023, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 373 konsesi tambang nikel berstatus clean and clear atau CnC yang telah diterbitkan pemerintah, entah dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan atau Kontrak Karya. Ini mencakup area dengan luas total 960.117 hektare. Sebanyak 369 dari seluruh konsesi itu ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Menurut hasil riset Auriga Nusantara, ekspansi tambang nikel telah memicu deforestasi hingga 24.811 hektare di berbagai wilayah Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Analis energi Putra Adhiguna menambahkan perdebatan yang terjadi akhirnya tidak banyak menyentuh isu penting mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam transisi energi dan pembangunan hijau ke depan.

“Disayangkan bahwa tidak banyak pembahasan mengenai peluang usaha dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” kata Putra.

“Transisi hijau akan menggeser dinamika investasi ke depan, dan ketersediaan energi hijau serta rantai pasok yang baik akan menjadi kunci untuk mengundang investasi dan lapangan kerja berkualitas.”

Gibran memang sempat mengangkat isu greenflation, atau risiko kenaikan harga komoditas dan energi seiring dengan transisi energi dunia sebelum menuju titik stabilitas, tapi akhirnya tak dibahas secara mendalam.

Sebab, isu yang diangkat Gibran terlihat absurd, lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi)  itu mengaitkan hal tersebut dengan demonstrasi rompi kuning di Prancis. Kalau itu yang dia maksud berarti bukan kasus greenflation, melainkan greedflation.

Greenflation itu artinya memompa area penghijauan yang salah satu caranya adalah dengan cara mengefektifkan serta menggerakkan program recycle supaya tidak merusak serta bahkan bisa memperluas area penghijauan (sesuai dengan penjabaran Prof. Mahfud).

Sedangkan Greedflation itu adalah kejadian yang terjadi di Eropa (termasuk Prancis) yang diakibatkan oleh pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan masalah inflasi disana tetapi malah terkesan serakah atau greed dengan menaikkan pajak bahan bakar minyak yang mengakibatkan daya beli rakyat kecil disana semakin berat. Makanya terjadilah demo, termasuk demo rompi kuning di Prancis.

Kalau yang dimaksud greenflation, maka menurut Putra, Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan dari sumber daya alam terkait energi yang dimiliki, termasuk batubara, nikel, dan minyak sawit, untuk turut menopang biaya transisi secara bertahap.

Apa janji cawapres pada reforma agraria?

Ketika ditanya panelis terkait strategi mewujudkan reforma agraria, Gibran mengklaim bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berjalan saat ini sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat.

Selain itu, juga ada program redistribusi tanah melalui bank tanah, untuk diredistribusi untuk petani dan pengusaha lokal.

Sementara itu, Mahfud MD dan Muhaimin sama-sama menyoroti bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan sejauh ini belum mencakup redistribusi tanah.

Redistribusi yang dimaksud adalah pemberian hak atas tanah kepada petani gurem (yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare), buruh tani, hingga masyarakat miskin untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.

“Sekarang belum ada sertifikat untuk redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya, lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya,” kata Mahfud.

Menanggapi pembahasan tersebut, Kepala Departemen Kampanye KPA Benni Rajo Johan menggarisbawahi bahwa program PTSL adalah “sertifikasi tanah biasa dan bukanlah wujud reforma agraria”.

“Sertifikasi tanah tanpa menyelesaikan konflik dan merombak struktur penguasaan tanah sama saja dengan legalisasi ketimpangan,” kata Benni.

Bank Tanah pun, menurut KPA, justru menyebabkan konflik karena “merampas” tanah rakyat.

“Operasi Bank Tanah justru menghambat penyelesaian konflik karna objeknya sama dengan reforma agraria. Bahkan sepanjang 2023 kami mencatat Bank Tanah justru telah menyebabkan dua letusan konflik di tanah seluas 11.902 hektar yang berdampak pada 350 keluarga,” kata Benni.

Selain itu, pemerintah mengeklaim telah mendistribusikan jutaan hektare lahan sejauh ini. Namun KPA menilai klaim tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.

“Apakah penerima redistribusi tersebut adalah subjek yang diprioritaskan seperti petani gurem, buruh tani, dan masyarakat miskin di pedesaan termasuk yang mengalami konflik agraria struktural? Sebab data menunjukkan angka guremisasi dan letusan konflik agraria semakin meningkat dan meluas,” kata Benni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem justru bertambah sebanyak 2,62 juta selama dua periode pemerintahan Jokowi.

Isu pajak karbon dan energi baru terbarukan

Menanggapi pertanyaan dari panelis terkait pembangunan rendah karbon yang berkeadilan untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2026, cawapres Gibran mengatakan akan mendorong transisi menuju energi hijau dan tak lagi bergantung pada energi fosil.

Dia bersama Prabowo juga akan mendorong energi nabati, bioetanol, dan bioavtur.

Dengan adanya B35 atau campuran bahan bakar nabati dari minyak kepala sawit dan B40 atau bahan bakar nabati yang merupakan campuran antara komoditas kelapa sawit dan solar, maka klaim Gibran, sudah mampu menurunkan nilai impor minyak, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan lebih ramah lingkungan.

“Tantangannya mencari titik kesimbangan, kita ingin menggenjot hilirisasi tapi wajib menjaga keselarasan lingkungan,” imbuh Gibran.

“Dalam pelaksanaannya, Amdal wajib, analisis lingkungan wajib dan tidak ada alih fungsi lahan yang merugikan banyak pihak.”

“Potensi energi terbarukan kita luar biasa dan kita punya potensi energi baru dan terbarukan mencapai 3.600 Gigawatt.”

Menanggapi jawaban Gibran, cawapres Mahfud MD menuturkan bahwa masalahnya adalah pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan.

Itu mengapa dia mempertanyakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon yang seperti apa yang bakal dilakukan?

Kemudian cawapres Muhaimin Iskandar juga menanggapi bahwa pajak karbon bukan satu-satunya cara.

Yang penting, katanya, mempersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Namun sayangnya komitmen pemerintah saat ini tidak serius.

Target energi baru dan terbarukan yang semestinya dicapai pada tahun 2055 berkurang dari 23% menjadi 17%.

Bagaimana komitmen cawapres pada produksi pangan?

Dalam debat, ketiga cawapres juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai strategi mereka dalam menangani dampak perubahan iklim ekstrem yang mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizinya.

Cak Imin menjawab bahwa tanpa krisis iklim pun, persawahan dan pertanian di Indonesia sudah mengalami masalah, mulai dari irigasi tak memadai hingga petani tak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

Cak Imin lantas menawarkan beberapa solusi untuk permasalahan ini, seperti pengadaan lahan melalui reformasi agraria dan memberikan pupuk yang cukup dengan harga terjangkau kepada petani.

Cawapres pasangan Anies Baswedan ini juga ingin menggalakkan “program gagal tanam akibat iklim” agar petani merasa aman dan yakin akan produksinya.

Menanggapi jawaban Cak Imin, Gibran mengatakan bahwa kunci dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.

Menurutnya, untuk meningkatkan produktivitas pangan, kawasan industri pupuk juga harus digenjot. Industri pupuk itu, katanya, harus didekatkan dengan pertanian sehingga produksi dapat meningkat.

Di sisi lain, Mahfud menganggap permasalahan pangan saat ini adalah lahan dan petani yang berkurang.

Ia mengatakan bahwa warga desa tak mau lagi menjadi petani karena dipersulit ketika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, bahkan harus sampai membeli ke tengkulak.

Mahfud pun menekankan betapa penting penegakan hukum dalam penanganan masalah lahan pangan.

Cak Imin menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, dan Mahfud mengatakan pencabutan IUP “banyak mafianya”.

Direktur Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Aditya Alta, menyayangkan isu pangan tidak dikupas secara mendalam oleh masing-masing cawapres.

Ia menjabarkan terdapat beberapa gagasan para paslon dalam visi-misinya yang sebenarnya menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam debat, seperti program contact farming yang diungkap paslon Anies-Cak Imin, dan juga pernyataan Mahfud yang menyebut subsidi pupuk yang semakin tinggi.

“Saya kira mungkin karena keterbatasan waktu sehingga memang semua debat selalu seperti itu. Mereka akan fokus ke gagasan besar,” katanya.

Dalam sesi ketiga tanya jawab, pertanyaan dari panelis bahwa desa adalah daerah yang ditinggalkan warga dan dampaknya desa menjadi kehilangan sumber daya manusianya. Bagaimana kebijakan pasangan calon agar warga desa berminat tinggal dan membangun desa?

Cak Imin mencatat ulang pertanyaan panelis sebelum berkelakar bahwa catatannya bukan catatan MK.

Ia berkata desa menjadi daerah tertinggal lantaran ada kesalahan paradigma pamerintahan di era Orde Baru yang melakukan pendekatan top-down atau pengambilan keputusan dari atas ke bawah.

Nantinya, ia bersama Anies Baswedan akan membangun desa dengan pendekatan berbeda yakni dari bawah ke atas sehingga “tumbuh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjaga”.

Dia juga berjanji akan menaikkan anggaran sebesar Rp5 miliar per desa. Pasalnya dari 13.000 desa tertinggal yang berubah menjadi desa mau dan mandiri, tersisa 4.000 desa lagi yang belum naik status.

“Sehingga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh lewat Bumdes, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif maka orang tertarik menetap di desa…”

Merespons jawaban tersebut, cawapres Gibran Rakabuming Raka sempat menyindir Muhaimin Iskandar yang disebutnya tidak lagi tegang seperti debat cawapres sebelumnya.

Gibran kemudian melanjutkan untuk memajukan desa harus bisa menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat desa.

Ketika dia berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur, ada desa wisata nomor satu yang paling terkenal.

Di desa itu, klaimnya warga memiliki saham dalam pembangunan wisata di desa tersebut.

Cawapres Mahfud MD tak kalah menyanjung Ganjar Pranowo yang katanya punya catatan menarik tentang bagaimana membangun desa.

Pertama ada program 1.000 embung, desa mandiri pangan dan energi.

Lalu ada pula pembangunan irigasi di desa Panggungharjo, DIY, yang dikenal maju. Selain itu, koperasinya maju, UMKM berjalan.

Dalam tema terkait masyarakat adat, panelis menanyakan strategi para paslon untuk memulihkan hak-hak mereka. Pasalnya sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat yang mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat.

Mahfud MD mengatakan salah satu persoalannya ada pada aparat penegak hukum “yang tidak mau melaksanakan aturan” terkait konflik agraria dan adat, meski sudah ada putusan inkracht dari Mahkamah Agung sekalipun.

Oleh sebab itu, strategi Ganjar-Mahfud untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat adalah dengan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Muhaimin berjanji akan melibatkan masyarakat adat untuk menghindari konflik dalam pembangunan, terutama proyek strategis nasional (PSN).

“Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat, budaya, spiritual, dan hak kewenangan mereka menentukan cara membangun,” kata Muhaimin.

Sedangkan Gibran, dalam kesempatannya untuk menanggapi, bahwa pembangunan “harus merangkul masyarakat adat”.

Gibran juga menyebut bahwa telah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang diakui oleh pemerintah.

Namun menurut Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), klaim itu tidak tepat dan baru ada sekitar 221.000 hektare yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pernyataan untuk merangkul masyarakat adat pun dinilai tidak tercermin di lapangan sejauh ini.

“Kita tahu bahwa PSN adalah proyek paling represif. Ketika satu wilayah dilabeli sebagai PSN, makaapapun boleh dilakukan di sana alih-alih memperhatikan hak masyarakat adat. Itu sesuatu yang ambigu. Apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja yang melegitimasi proses perampasan masyarakat adat,” kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Muhammad Arman kepada BBC News Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat bahwa telah terjadi 115 konflik agraria mencakup lahan seluas 516.409 hektare akibat percepatan PSN. Hal ini berdampak bagi lebih 85.000 keluarga.

Kepala Departemen Kampanye KPA Benni Rajo Johan mengatakan banyak pemberian izin di sektor kehutanan diklaim sepihak, tidak melihat fakta di lapangan dan melibatkan masyarakat.

Aktivis lingkungan: Gibran lebih defensif

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, Jambore Christanto, menilai cawapres Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD jauh lebih baik dalam menggali masalah utama terkait lingkungan hidup di Debat Cawapres keempat yang digelar pada Minggu (21/01). Sedangkan Gibran Rakabuming Raka menurutnya lebih banyak defensif untuk membela kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

Dalam pemaparan visi dan misinya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, kata dia, berani membuka pelbagai problem yang ditimbulkan dari kebijakan ekonomi ekstraktif seperti tambang dan dampaknya pada krisis iklim.

Keduanya juga, sambungnya, berani membuka ketimpangan penguasaan lahan kepada penguasa dan masyarakat.

Catatan Walhi pada tahun lalu menyebutkan, ada 36,8 juta hektare lahan yang diberikan Presiden Jokowi kepada pengusaha untuk disulap menjadi tambang atau perkebunan.

Sementara lahan yang diberikan kepada masyarakat lewat kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan kehutanan sosial hanya 3,1 juta hektare.

“Jadi sangat jomplang pemberian hak atas lahan antara yang diberikan pemerintahan Jokowi ke korporasi dengan rakyat,” jelasnya.

“Setidaknya 92% ke korporasi dan cuma 8% kepada masyarakat.”

Terlepas dari itu, dia menyayangkan ketiga cawapres tidak cukup mampu menjabarkan bentuk ekonomi lain yang bisa menggantikan kebijakan ekonomo ekstraktif -yang diklaim merusak lingkungan dan menyebabkan krisis iklim.

“Ekonomi ekstraktif kan terbukti merusak, jadi ekonomi apa yang bisa mengurangi risiko utama kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia?”

Mengapa debat cawapres kedua ini penting?

Debat cawapres tentang isu lingkungan hingga energi ini menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring, menjadi krusial karena menyangkut isu yang berdampak lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pilihan.

“Jadi bukan hanya lip service dan bukan cuma jargon dan hanya berfungsi atau menghadang atau membuat kandidat lain tidak bisa menjawab… Mereka harus mampu menarasikan isu-isu strategisnya yang menjadi prioritas dan bagaimana cara menjalankannya itu,” kata Raynaldo kepada BBC News Indonesia.

Debat keempat Pilpres 2024 sekaligus debat kedua cawapres akan mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Dalam debat ini, cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan menjelaskan visi dan misinya, serta menjawab pertanyaan panelis dan sesama mereka sendiri.

Sama seperti pada debat cawapres sebelumnya, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

Berdasarkan konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (19/01), debat kedua cawapres akan dilaksanakan pada Minggu (21/01) pukul 19:00 WIB malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan ada sejumlah topik permasalahan terkait sumber daya alam dan energi yang perlu dijawab oleh ketiga cawapres.

Salah satu diantaranya adalah terkait mencapai energi baru terbarukan (EBT) yang pada 2025 seharusnya sudah 23%. Namun, hingga sekarang baru mencapai 12,8% menurut catatan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Waktunya tinggal setahun, saya kira ini tidak akan tercapai. Nanti pada tahun 2030, saya rasa akan lebih berat lagi. Barangkali, kebijakan dan strategi apa yang harus dibuat untuk mendorong tercapainya program transisi energi,” kata Fahmy kepada BBC News Indonesia pada Jumat (19/01).

Kemudian terkait hilirisasi sumber daya alam, khususnya bahan mentah seperti nikel yang dapat digunakan untuk memproduksi baterai mobil listrik. Fahmy menilai para calon masih memandang hilirisasi sebagai solusi “lampu Aladdin” yang dapat menyelesaikan semua masalah energi.

Padahal, sambungnya, hilirisasi jika tidak dilakukan secara maksimal dapat mengarah ke ekstraksi sumber daya yang memberikan nilai tambah lebih besar kepada negara pengimpor dibandingkan Indonesia.

Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, menyebut dua hal yang ia harap akan dibahas dalam debat cawapres kedua.

Pertama, perlindungan terhadap para pejuang lingkungan. Ia mengambil contoh kasus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero Saharjo yang digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Gugatan tersebut dilayangkan PT JJP setelah merasa keberatan dengan keterangan Bambang sebagai saksi ahli dalam kasus pembakaran hutan yang dilakukan PT JJP tersebut.

Raynaldo mengatakan aktivis, pengamat dan masyarakat adat yang memperjuangkan isu lingkungan seringkali dikriminalisasi.

“Para kandidat ini harus bisa memberikan jaminan keamanan atau harus jelas itu, ke depannya bagaimana untuk menjamin keamanan dan kebebasan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya melindungi lingkungan,” ungkapnya.

Kedua, ia mengatakan bahwa ketiga cawapres perlu memberikan solusi konkret terhadap gugatan Kementerian LHK terhadap sejumlah korporasi perusak hutan, baik lewat penebangan ilegal maupun pembakaran hutan.

Sampai saat ini, dari total uang ganti rugi negara senilai Rp20 triliun, baru 5% dari dana itu sudah dikembalikan atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat ulah perusahaan.

“Apakah membuat koordinasi antarkelembagaan, atau membuat lembaga khusus. Itu penting dibahas oleh cawapres, karena penegakan hukum lingkungan itu ke depannya harus tetap berorientasi pada pemulihan,” kata Raynaldo.

Ketiga, ia sebut ketiga paslon perlu memberikan solusi terhadap rencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah penyumbang emisi terbesar. Menurut Global Energy Monitor, saat ini terdapat lebih dari 230 unit PLTU dengan total kapasitas 45,35 Gigawatt.

Jika dilihat secara spesifik, Raynaldo mengatakan bahwa paslon 01, yakni Anies-Muhaimin, perlu menjelaskan lebih rinci tentang rencana menangani pencemaran udara.

Pada debat capres sebelumnya, Anies sempat menyebut “angin tidak memiliki KTP”. Dalam visi-misi Anies-Muhaimin, juga terdapat komitmen untuk mengurangi polusi udara.

“Dalam konteks memperkuat baku mutu udara dan mengurangi polusi udara untuk pasangan 01, itu peta jalannya mau seperti apa? Jadi jangan cuma bilang mau memperketat baku mutu, peta jalannya seperti apa?” tanya Raynaldo.

Kemudian untuk paslon 02, Raynaldo mengatakan bahwa Prabowo-Gibran sering membahas agenda untuk mengakselerasi hilirisasi nikel untuk keperluan energi terbarukan.

Raynaldo mengatakan bahwa permintaan bahan baku nikel kemungkinan besar akan meningkat sehingga perlu betul-betul diawasi agar tidak bersifat ekstraktif.

“Ketika ada permintaan itu, akan membuat dampak masif terhadap masyarakat, pencemaran laut, dampak terhadap menambah beban kehutanan dengan menambah beban deforestasi,” ungkapnya.

Terkait paslon 03, ia mengatakan bahwa dengan latar belakang hukum Mahfud MD, ia seharusnya dapat menawarkan solusi terhadap masalah korupsi sumber daya alam yang masih marak dan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah izin.

“Prof Mahfud pernah membentuk tim, yang kemarin dibubarkan, satgas TPPU. Salah satunya korupsi sumber daya alam. Sekarang langkah konkretnya agar dia bisa mengakselerasi, dari tim itu mekanismenya akan seperti apa,” kata Raynaldo.

Direktur Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar, mengatakan para paslon harus bisa meluruskan dan mengoreksi paradigma kebijakan dan praktik pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Sebab, menurut Abdi, hak-hak dan perlindungan masyarakat adat masih sering dilanggar; terutama ketika timbul konflik agraria.

“Selama ini banyak dikriminalisasi, diintimidasi bahkan banyak juga yang mendapatkan kekerasan karena memperjuangkan wilayah adat, tanah airnya dari perampasan yang sering mengatasnamakan pembangunan,“ ujar Abdi kepada BBC News Indonesia.

Dari ketiga capres, Ganjar Pranowo disoroti karena kriminalisasi yang sempat menimpa warga Pegunungan Kendeng dan warga Wadas yang memperjuangkan wilayah tempat tinggal mereka.

Abdi mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan demi kepentingan nasional, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga mendapatkan persetujuan tanpa paksaan.

“Karena setiap model pembangunan yang masuk ke dalam wilayah masyarakat adat itu akan berdampak langsung secara kehidupan dan masa depannya.

“Jadi keterlibatan dalam seluruh prosesnya diperlukan agar pembangunan untuk masyarakat itu bisa tercapai, tidak hanya pembangunan untuk merusak lingkungan,“ katanya.

Oleh karena itu, Abdi menekankan pentingnya untuk mempertanyakan komitmen ketiga paslon untuk mensahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang serta membentuk lembaga yang khusus menengani khusus untuk membongkar hambatan-hambatan yang melanggar hak masyarakat adat.

Pangan dan agraria: ‘Fokus pada kesejahteraan petani’

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, mengatakan visi-misi ketiga paslon dari segi pangan dan agraria masih tergolong normatif. Ia merasa para paslon masih belum memberikan solusi konkret untuk memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia.

“Saya pribadi tidak terlalu optimis dengan apa yang disampaikan. Karena pemerintah berganti, maka persoalan pertanian tidak akan terjawab. Akan tetap seperti yang sekarang ini,” kata Andreas.

Ia menjelaskan bahwa produksi padi selama pemerintahan Jokowi mengalami penurunan rata-rata 1% per tahun. Selain itu, diversifikasi subsektor pertanian rumah tanga telah mengalami penurunan juga, meskipun jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, Andreas menyarankan agar ketiga paslon berfokus pada meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut dia, hal itu menjadi kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya seperti kurangnya lahan dan ketergantungan pada impor.

“Jadi konsentrasi saja pada perbaikan kesejahteraan petani. Selama ini hanya wacana, tidak akan dilakukan. Karena ketika membuat kebijakan, terlalu pro-konsumen. Konsumen demo sedikit, pemerintah impor gila-gilaan.,” jelas Andreas.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan program industrialisasi pertanian yang dicanangkan oleh paslon nomor 01 Anies-Muhaimin hampir sama dengan program korporasi petani yang direncanakan Presiden Jokowi.

Kemudian, terkait Food Estate yang akan dilanjutkan oleh paslon nomor 02, yakni Prabowo-Gibran. Andreas menilai keputusan tersebut tidak tepat karena selama masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi, wacana lumbung pangan belum pernah ada yang sukses.

“Jawaban saya itu pasti gagal. Itu selama 25 tahun tidak ada satupun contoh Food Estate berhasil. Kalau berhasil kenapa produksi padi menurun setiap tahun 1%,” tegas Andreas.

 

 

 

 

 

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles