Kamis, 20 Juni 2024
spot_img

Tegak Lurus Reformasi Demi Keutuhan NKRI

BERITA TERKAIT

Diskusi yang diadakan di Kampus Unika Atma jaya menghadirkan Dr Anhar Gonggong, Prof Muradi dan Ibu Sumarsih dan dipandu oleh Klaudius Vieri, Minggu (21/01/24)

Dr Anhar Gonggong menyampaikan keprihatinan, karena Presiden Joko Widodo menggunakan Lembaga Negara untuk mengangkat anaknya. Dia melompati aturan yang ada untuk menempatkan Gibran Rakabuming Raka (anak Jokowi) ke tempat yang dia inginkan.

“Saya mengenal banyak tokoh politik, tapi saya sekarang memberikan fakta, banyak orang marah karena anak Jokowi jadi calon presiden. Sebenarnya tokoh lain juga ada, Puan Maharani anaknya Megawati, AHY anaknya SBY, Prananda anaknya Surya Paloh, mereka jadi ketua partai. Tapi yang membedakan adalah cara Jokowi menggunakan Lembaga Negara untuk mengangkat anaknya. Dia melompati aturan yang ada untuk menempatkan anaknya ke tempat yang dia inginkan. Kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adik iparnya. Dari situ permainan kostitusi berlangsung,” sesal Anhar Gonggong.

Anhar Gonggong menambahkan, latar belakang sejarah reformasi, karena lebih dari 30 tahun yaitu, dari tahun 60 sampai 98, Indonesia adalah negara otoriter. Saat itu tidak mungkin ada orang yang bicara tentang pergantian pemerintahan. Sebenarnya rezim otoriter Suharto bermula saat pendirian Taman Mini Indonesia Indah tahun 1972. Saat itu semua birokrat harus memilih Golkar.

“Saya dulu PNS anggota Korpri yang underbow Golkar, tapi tidak pernah nyoblos. Karena Golkar pasti menang. Jadi buat apa ke TPS ? Saat itu marak serangan fajar sehari sebelum Pemilu dengan memberikan beras dari pintu ke pintu,” tutur Anhar.

Akhirnya sejarawan ini mengingatkan, yang dilupakan dalam debat Capres adalah tentang Pancasila untuk masuk dalam program tiap capres. “Pilpres adalah memilih pemimpin tapi kita sedikit punya pemimpin , yang ada hanya pejabat. Pemimpin adalah orang yang melampaui dirinya. Tapi pejabat malah jadi garong di Republik ini. Jokowi sendiri sempat menyatakan ada 1000 pejabat yang terlibat korupsi. Malah ada anggota KPK yang korup di tubuh lembaganya sendiri. Kalau mental seperti ini, tidak akan tercapai Indonesia emas 2045. Kesalahan kita karena pendidikan cuma mengasah otak bukan nurani,” kata Anhar.

Sementara itu Ibu Sumarsih (Ibunda Wawan Korban Semanggi 1 tahun 1998 ) menyampaikan pendapat saat ini revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi gagal. Padahal, Jokowi sempat menyatakan dia adalah anak kandung reformasi tapi malah berkolusi dengan mengangkat anaknya sebagai cawapres. Jokowi juga dulu mengangkat Jendral Wiranto sebagai Menkopolhukam pada periode pertama padahal Wiranto terlibat pelanggaran HAM. Ibu Sumarsih menilai Keppres no 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) juga dipengaruhi oleh para pelaku pelanggaran HAM

“Anak saya diotopsi oleh Dokter Budi Sampurno. Wawan ditembak saat sedang menolong korban yang lain. Saat wawan meninggal saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wawan sering menceritakan agenda reformasi saat di meja makan. Ada 6 agenda reformasi: Adili Suharto, Berantas KKN, Tegakan Supremasi Hukum, Cabut Dwi fungsi ABRI, Otonomi Daerah, dan Amandemen UUD 45. Saat itu sebagai orangtua, saya khawatir akan keselamatan anak saya, karena 12 Mei ada Tragedi Trisakti dan pada 13 Mei ada peristiwa pembakaran dan perkosaan etnis Tionghoa. Setelah itu disusul turunnya Suharto pada 21 Mei. Saat peristiwa Semanggi, Kampus Atma Jaya sebagai tempat berlindung mahasiswa. Wawan melambaikan bendera putih untuk menolong korban, tapi malah ditembak. Bagi saya Wawan adalah Pahlawan Reformasi dan Demokrasi,” tegas Sumarsih.

Aktivis ’98, Prof. Muradi menyampaikan, semua aparat yaitu TNI, Polri maupun intelijen haruslah profesional dan netral. Semua lembaga tersebut tergantung dari kepemimpinan Presiden dan tidak boleh masuk politik praktis. Negara harus mengendalikan. “Agar menjadi intrumen yang profesional, demokrasi harus dilepaskan dari intervensi TNI / Polri. Mereka harus berjarak dengan politik praktis. Bagaimana sekarang? Konsolidasi sipil tidak kuat. Kultur militer sejak jaman ABRI tidak berubah. Sekarang serasa berbalik lagi. Saya kecewa dengan teman-teman yang berpihak pada rejim otoriter,” Muradi mengingatkan.

“Sekarang ini yang terjadi bukan sukses Indonesia Emas 2045 tapi sukses perseorangan. Kalau dulu terlihat konflik masyarakat kecil seperti tawuran warga tapi sekarang konflik elite politik,” imbuh Muradi.

Ketua Umum ALUMNI ORANGE, Apriyanto Tambunan juga menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bentuk keresahan kami melihat tanda-tanda reformasi telah diperkosa rezim yang saat ini berkuasa dengan memanfaatkan lembaga negara untuk menabrak konsitusi yang sudah ada. Untuk itulah kami Alumni Orange Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau mereview ingatan kita generasi 80 dan 90 yang lahir dan hidup pada zaman orde baru.

“Selain itu kami juga mau mengingatkan lembaga Kepolisian-lah yang paling banyak menikmati kue reformasi. Harapan kami sebagai masyarakat sipil meminta agar aparat kepolisian dan TNI untuk tetap netral dalam masa Pemilu ini!” tegas Apriyanto.

Ketua panitia acara Dhono Hendaru, mengatakan, acara ini merupakan kerja sama sejumlah pihak yang peduli terhadap demokrasi.

“Kegiatan diskusi ini merupakan rangkaian acara reuni alumni bertema ‘Back To Kampus’ yang digagas oleh Universitas Atma Jaya , Perkumpulan Alumni UAJ, KBA Fiabikom, Lingkar Mahasiswa Semanggi, Alumni Orange Indonesia serta Gerakan Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi,” tutup Dhono.

spot_imgspot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles