Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara gamblang menyatakan bahwa menteri hingga pemimpin negara boleh memihak dan berkampanye di pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dinilai tak beretika dan sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi.
“Etika berpolitik Jokowi sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas Direktur Ekskutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy, Satyo Purwanto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1)
Selain itu, sambung Sekretaris Jenderal Poros Transisi Indonesia ini, Jokowi juga tak konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan terdahulu selalu dikatakan netral dan bahkan meminta ASN, APH dan pejabat publik harus netral.
“Perppu no 1 tahun 2022 tentang perubahan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini sudah menjadi UU no 7 tahun 2023 tentang Pemilu ternyata memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga menjustifikasi pelanggaran etika dan moral bagi pejabat untuk melakukan kampanye dan dukungan politik pada saat pilpres, salah satunya adalah Presiden atau pejabat publik lainnya diperbolehkan kampanye dan memihak ketika sedang cuti dan tidak perlu mundur,” tutur pria yang karib disapa Komeng ini.
Ia menegaskan, situasi ini terjadi ketika UU sangat penting dan mendasar disahkan dengan tidak melibatkan masyarakat secara terbuka, padahal UU tersebut terkait hajat hidup orang banyak dan berhubungan dengan suksesi kepemimpinan nasional yang akan menentukan hidup dan nasib ratusan juta rakyat Indonesia.
