Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) yang didukung oleh 40 ormas, komunitas dam haloqah melakukan aksi unjuk rasa di depan KPUD JABAR di Jalan Garut, Bandung, Jawa Bara, Selasa (27/2). Dalam kegiatan aksi diawali dengan lagu Indonesia Raya sambutan dari Korlap Ustad Amin Bukhaeri dan Tokoh Jabar Dindin S Maolani, KH. Athian Ali kemudian dibacakan Pernyataan Sikap oleh HM Rizal Fadillah di KPUD
Beberapa Tokoh Agama, Purnawirawan, Tokoh Pergerakan bergantian berorasi. Intinya menolak kecurangan Pemilu terutama Pilpres karena terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif. Menurut mereka para orator terjadi karena keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan putranya menjadi cawapres.
Pernyataan sikap dan dokumen laporan kecurangan diserahkan kepada Komisioner KPUD Ummi Wahyuni.
Selanjutnya Aksi diteruskan dengan longmarch ke Kantor Bawaslu Jabar, sepanjang rute yang dilalui diputarkan lagu perjuangan termasuk lagu yang sudah diplesetkan Pemilu telah menipu.
Sama dengan di KPUD di Kantor Bawaslu beberapa tokoh orasi kemudian dilakukan penyerahan dokumen pelaporan tentang kecurangan yang diterima oleh komisioner Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam.
Menurut Koordinator GAUM Jabar, Amin Bukhaeri, Pemilu, khususnya Pilpres 2024 sebagaimana diduga sebelumnya ternyata sarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga hasil dan pemenang Pilpres dipastikan tidak sah atau patut dibatalkan.
Selain itu, sambung Amin Bukhaeri, rekayasa kecurangan Pilpres sudah terlihat sejak Putusan MK yang meloloskan Gibran bin Jokowi menjadi Cawapres. Anak haram konstitusi dan anak haram demokrasi ini menjadi penyakit bangsa dan awal dari kekacauan Pilpres 2024.
Ditambah lagi, sambung Amin, kecurangan itu juga dilengkapi dengan perilaku Jokowi yang vulgar memihak kepada pasangan Prabowo Gibran, penggunaan fasilitas negara, penyimpangan dana Bansos, serta pengerahan instansi pemerintahan maupun aparat keamanan menjadi bukti telah terjadi kecurangan TSM.
“Film dokumenter “Dirty Vote” menjadi gambaran jelas agenda kecurangan yang brutal,” tukas Amin.
Tak hanya itu. KPU dan KPUD, kata Amin Amin, juga terlibat kejahatan dalam kecurangan data pemilih yang tak lengkap sesuai e KTP, adanya 54 Juta DPT bermasalah serta tidak melakukan kalibrasi dan ISO 27001 terhadap aplikasi Sirekap. “Penempatan server di luar negeri melalui Alibaba Cloud milik perusahaan China adalah pelanggaran UU tentang Perlindungan Data Pribadi,” beber Amin.
Bahkan, sambung Amin, Petisi 100 bersama Tim Advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta (Tappera) telah melaporkan kecurangan yang bersifat pidana yang dilakukan KPU dan jajarannya kepada Bawaslu melalui Gakumdu Bawaslu RI pada tanggal 18 Februari 2024.
“Penodaan Pilpres 2024 tidak dapat dibiarkan dan harus dibongkar serta diselesaikan agar skandal demokrasi ini tidak menjadi kultur busuk yang dilegalisasi. Pengungkapan secara hukum dan politik patut untuk didukung,” tegas Amin.
Atas dasar hal-hal tersebut maka Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) Jawa Barat menyatakan, pertama, menolak hasil Pemilu khususnya Pilpres 2024 yang dinilai rakyat telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Kedua, menuntut pembatalan atau diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena menjadi bagian utama dari agenda perbuatan curang penyelenggara Pemilu beserta jajaran terkait. Prabowo Gibran adalah pasangan haram konstitusi dan demokrasi,” tukas Amin.
Ketiga, lanjut Amin, mendukung pelaporan pidana KPU oleh Petisi 100 dan Tim Advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta (Tappera) kepada Gakumdu Bawaslu RI tanggal 18 Februari 2024 di Jakarta serta mendesak agar Laporan tersebut diproses dengan cepat.
Keempat, mendukung pengungkapan kecurangan TSM Pilpres 2024 yang akan dilakukan oleh DPR RI melalui penggunaan Hak Angket. Tekanan politik termasuk gerakan rakyat penting untuk dilakukan agar proses hukum berjalan dengan transparan dan berkeadilan.
“Kelima, menuntut agar Jokowi dimakzulkan segera karena biang keladi dari kerusakan negeri dan peracunan demokrasi yang terjadi saat ini adalah Jokowi. Cawe cawe Jokowi merupakan deklarasi diri yang bisa dikategorikàn sebaĝai pengkhianat demokrasi yang tidaķ ubahnya juga sebaĝai pengkhianat bangsa,” tandas Amin.
