Penetapan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sehingga mereka yang ingin memperoleh pendidikan tidak semakin terbebani.
“Saya kira kondisi masyarakat saat ini sudah berat. Bahkan sangat berat. Kenaikan UKT jelas akan membebani rakyat,” kata Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu melalui pesan singkat, Kamis (22/5).
Oleh karena itu, Haru menyarankan, pemerintah pusat maupun daerah harus mencari solusi terbaik dengan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah perlu menyerap aspirasi masyarakat dan mencari tahu alasan perguruan tinggi menaikan UKT.
“Perlu didalami mengapa PT menaikkan UKT. Apakah hanya ingin meningkatkan profit atau kesejahteraan secara sepihak, atau justru mereka sedang mengalami tekanan dalam pengelolaan akibat kondisi ekonomi,” tutur Haru.
Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, di mana sejumlah perguruan tinggi memanfaatkan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi dan alternatif mahasiswa membayar UKT, Haru menegaskan tidak ingin langkah tersebut kembali dilakukan.
“Jangan sampai solusinya diserahkan kepada pinjol. Jabar sudah sangat bermasalah dengan besarnya pinjol yang kurang lebih mencapai (Rp)14 triliun. Dua kali APBD Kota Bandung,” tutur Haru.
Untuk itu Haru mengingatkan pemerintah agar tidak lepas tangan dalam persoalan kenaikan UKT. Sebab jika tidak segera diselesaikan, permasalahan tersebut berpotensi semakin rumit dan menjadi krisis sosial.
“Tidak hanya mengancam potensi Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, tapi anugerah bisa berubah jadi musibah,” tandas Haru.
