Keputusan pemerintah untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terus menuai kritik dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Perwakilan Mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad), Virdian Aurelio, menilai, kenaikan UKT tersebut menambah beban persoalan ekonomi bagi masyarakat.
“Kenaikan UKT menambah beban persoalan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, harus ada gerakan besar yang tidak hanya dari mahasiswa, tapi buruh, pendidik, dosen juga boleh. Makanya hari ini angle-nya rezim awareness untuk gerakan sipil untuk aktif lagi untuk mengevaluasi Nadiem dan Joko Widodo,” tegas Virdian dalam diskusi bertajuk “Orang Miskin Dilarang Sekolah” di Jakarta, Kamis (23/5).
Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Namsianto Wahid menegaskan, kenaikan UKT merupakan puncak kemarahan mahasiswa terhadap Menteri Nadiem. Presiden Joko Widodo dinilai bertanggung jawab secara moral dan etika terhadap lahirnya kebijakan yang menyengsarakan rakyat tersebut.
“Bilamana Mendikbud tidak mencopot, ataupun tidak mengevaluasi kebijakannya maka kita pastikan bukan hanya kita turun aksi, maka kita pastikan bahwasannya kantor Kemendikbud akan kita kuasai, dan akan kita segel untuk pembebasan kemerdekaan pendidikan itu tersebut, ini momen kemarahan kita, ini momen puncak puncaknya kita harus marah,” tukas Ahmad Dahlan.
Perwakilan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Yukenriusman Hulu juga menegaskan, diskusi ini merupakan konsolidasi awal para mahasiswa Indonesia untuk menentang kebijakan yang menyelenggarakan rakyat. Termasuk kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut.
“Ya kita akan kompak. Mahasiswa akan satu berjuang bersama untuk ketidakadilan kita. Karena ini momen kemarahan kita, puncak kita harus marah dan kita akan kita luruskan,” kata Yukenriusman.
“Mahasiswa harus bertanggung jawab, akan mengawal, dan mengingatkan pemerintah khususnya Mendikbud dan Presiden Jokowi,” pungkas Yukenriusman.
